Diguncang Situasi Global, Ekonomi Indonesia Q4 Bisa Tumbuh di Bawah 5%

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan adanya peningkatan pada risiko ketidakpastian global berpotensi membuat perekonomian Indonesia tumbuh di bawah 5 persen pada kuartal IV-2023.

Kondisi yang dipicu oleh kombinasi lonjakan harga pangan, inflasi tinggi yang diikuti kenaikan suku bunga negara maju, serta kondisi geopolitik tersebut bahkan telah terasa dampaknya di dalam negeri.

Karena itulah pemerintah menyiapkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti bantuan langsung tunai (BLT) El Nino dan tambahan bantuan beras 10 Kg; serta untuk mendorong aktivitas perekonomian seperti insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) khusus pembelian rumah di bawah Rp2 miliar.

Tanpa paket kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan menaksir pertumbuhan ekonomi pada Oktober-November akan melemah 0,2 persen dari baseline 5,06 persen menjadi 4,86 persen. 

"Dengan berbagai langkah yang kami lakukan ini, terutama sektor konstruksi, juga tadi bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (25/10).

Dengan paket kebijakan ini, Sri Mulyani percaya pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini dapat tetap terjaga pada level 5,06 persen.

"Kita mengompensasi tekanan itu untuk bisa kembali pada growth projection di kuartal IV yang terutama kita lihat sangat rawan terhadap guncangan yang masih berlangsung ini," katanya.

Jika pertumbuhan ekonomi pada Q4 bisa dijaga, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan masih bisa mencapai baseline 5,09 persen.

Di lain pihak, jika pemerintah tidak mengeluarkan paket kebijakan, dampak ketidakpastian ekonomi global akan membuat pertumbuhan ekonomi 2023 hanya mencapai 5,04 persen.

"Dengan paket kebijakan ini kita perkirakan kita bisa menjaga guncangan yang tadinya bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi kita 0,4 persen. Ini bisa terjaga tumbuh di 5,1 persen," ujarnya. 

Demikian pula dengan kebijakan PPN DTP yang dilanjutkan ke 2024, yakni 100 persen untuk Januari–Juni dan 50 persen pada Juli–Desember.

"Untuk tahun depan kita masih di 5,2 persen sesuai UU APBN, tapi guncangan global itu berpotensi bisa menurunkan growth tahun depan ke 5,1 persen. Dengan adanya paket ini, kita perkirakan tetap bisa menjaga outlook growth kita di 5,2 persen," katanya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyiapkan total Rp2 triliun untuk PPN DTP pada sektor properti.

Perinciannya, Rp300 miliar untuk menanggung PPN properti 100 persen pada November dan Oktober 2023, dan Rp1,7 triliun untuk 2024.

Meski demikian, PPN DTP 100 persen untuk tahun depan hanya berlaku pada Januari sampai Juni; dan untuk periode Juli-Desember, PPN DTP sektor properti hanya 50 persen.

Dengan kebijakan PPN DTP 100 persen yang hanya berlaku hingga Juni 2024, Sri Mulyani berharap semester kedua tahun depan kondisi dunia sudah relatif lebih tenang.

"Juga ekonomi kita tetap terjaga, resilient dan pemulihan sudah berjalan sehingga kita melakukan tapering," ujarnya.