Erick Susun Target Proporsi Dividen dan PMN Buat Menteri Selanjutnya
Dividen BUMN harus lebih tinggi dari PMN.
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoJakarta, FORTUNE - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan telah menyiapkan proyeksi rasio antara dividen dan penyertaan modal negara (PMN) untuk 2025 bagi Menteri BUMN berikutnya.
Dia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk membantu penerusnya mengetahui target-target yang hendak dicapai Kementerian BUMN.
"Kami juga akan memperpanjang antara stimulasi dividen dan PMN. Terus kami tarik juga sampai 2028, 2029 kalau perlu. Saat ini, ada prediksi-prediksi gitu, siapa pun nanti yang masuk tidak bener-benar blank, tapi udah bisa nuntun apa yang kita lakukan saat ini," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Selasa (19/3).
Erick menyatakan persiapan tersebut juga penting sebagai panduan bagi Menteri BUMN berikutnya untuk meningkatkan kontribusi BUMN ke penerimaan negara.
"Siapa pun menterinya paling tidak sudah punya catatan untuk PMN berikutnya dan dividen berikutnya. Seperti waktu saya menjabat pertama kali jadi menteri, saya sempat bingung PMN berapa, dividen berapa. Saya enggak tahu," katanya.
Dalam kurun 2020-2024, proporsi PMN vis a vis dividen BUMN adalah 45 persen berbanding 55 persen.
Berdasarkan catatan Kementerian BUMN, realisasi dan usulan PMN tunai pada kurun waktu tersebut sebesar Rp27 triliun (2020), Rp68,9 triliun (2021), Rp53,1 triliun (2022), Rp35,5 triliun 2023, Rp41,8 triliun (proyeksi 2024).
Sementara, realisasi dan usulan dividennya masing-masing Rp43,9 triliun (2020), Rp29,5 triliun (2021), Rp39,7 triliun (2022), Rp81,2 triliun (2023), Rp85,5 triliun (proyeksi 2024).
"Alhamdulillah kemarin saya cek, dari Kementerian Keuangan sudah menerima total penuh dividen di tahun 2023 Rp81,2 triliun. Dan kita kemarin coba cek lagi untuk 2024 ini, di mana dividen akan terjadi di tahun 2025. Kurang lebih proyeksi di Rp85,5 triliun," ujarnya.
Menurut Erick, kenaikan dividen sejalan dengan kenaikan keuntungan secara cash yang diterima BUMN. Tahun lalu, terjadi kenaikan cash meskipun total laba BUMN lebih rendah dibandingkan dengan 2022.
"Laba 2022 lebih tinggi dari 2023 karena ada yang non-cash hasil restrukturisasi Garuda [Indonesia]. Untuk 2023 hasil audit secara cash Rp292 triliun. Artinya, ada kenaikan cukup signifikan, Rp38 triliun lebih kalau kita apple-to-apple secara cash," kata Erick.
Ajukan PMN
Lantaran kontribusi tersebut meningkat, Erick mengatakan Kementerian BUMN memberanikan diri untuk mengajukan PMN Rp44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah pada 2025.
Ia mengatakan 69 persen atau sekitar Rp30,4 triliun dari total PMN tersebut akan dialokasikan untuk BUMN yang menerima penugasan seperti Hutama Karya, Asabri, PLN, BPUI, Pelni, KAI, RNI, Perumnas, dan lain-lain.
Lalu 27 persen atau sekitar Rp11,28 triliun untuk pengembangan usaha seperti Biofarma, Danareksa, PTPP dan lain-lain, serta ada sekitar 4 persen yang dialokasikan untuk restrukturisasi BUMN seperti Wijaya Karya.
"Kami memberikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong sudah didata tahun ini untuk tahun depan," ujarnya di Komisi VI DPR RI, Selasa (19/3).
Erick mengatakan PMN terbesar akan digelontorkan kepada Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera fase 2 dan 3, yaitu Rp13,8 triliun.
Kemudian, Rp3,61 triliun disalurkan bagi PT Asabri untuk memperbaiki permodalan.
"Ini yang masih negosiasi dengan Kementerian Keuangan mengenai perbaikan permodalan Asabri. Kalau kemarin mereka top up secara struktur, ini ada PMN. Kita masih nego. Kita memintanya memang seperti yang kemarin, di-top up," katanya.
Kemudian, PMN untuk PLN untuk program listrik masuk desa dan penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga oleh Bahana PUI atau IFG masing-masing Rp3 triliun; pengadaan kapal baru Pelni sebesar Rp2,5 triliun; fasilitas belanja modal baru untuk Biofarma sebesar Rp2,2 triliun; dan penugasan pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja Rp2,1 triliun untuk Adhi Karya.
Ada pula PMN untuk perbaikan permodalan Wijaya Karya, penyehatan keuangan PT LEN, serta pengembangan usaha Danareksa masing-masing Rp2 triliun.
Selanjutnya, pengadaan trainset baru penugasan pemerintah untuk KAI sebesar Rp1,8 triliun, modal kerja dan investasi program CPP untuk ID FOOD Rp1,6 triliun, penyelesaian proyek Jogja-Bawenan dan KIT Subang Rp1,5 triliun, pengadaan bus listrik Perum Damri Rp1 triliun, restrukturisasi dan penyelesaian persedian Perumnas Rp1 triliun, serta pembuatan kereta KRL Rp976 miliar kepada PT INKA.
"Seperti sebelumnya, kumulatifnya antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 persen (dividen) dibandingkan 45 persen (PMN)," ujar Erick.
