Jokowi Sebut Indonesia Sudah Amankan 3 Juta Ton Beras Impor untuk 2024
2 juta ton beras impor berasal dari Thailand, sisanya India.
Presiden Joko Widodo mengepalkan tangan saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia telah mengamankan impor 3 juta ton beras untuk menjaga ketahanan pangan pada 2024.
Dalam pidatonya pada Seminar Nasional Outlook Perekonomian 2024, Jumat (22/12), dia bercerita bahwa pasokan tersebut berasal dari India dan Thailand, dengan jumlah masing-masing 1 juta ton dan 2 juta ton.
"Kepala Bulog dari India sudah menyampaikan kepada saya, sudah tanda tangan 1 juta ton," ujarnya.
Sementara kepastian pasokan beras impor dari Thailand, kata dia, berhasil diamankan atas permintaanya kepada Srettha Thavisin, perdana menteri negara tersebut, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean-Jepang.
"Saya dengar [dari dia] di [Thailand] ada stok. Kemudian saat di Holding Room saya menyampaikan keinginan untuk bisa impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh dua juta ton. Beliau kemudian siangnya telepon dengan timnya di Thailand, kemudian menyampaikan kepada saya sorenya, 'Presiden Jokowi, 2 juta ton Thailand siap mengirim ke Indonesia'," katanya.
Menurut Jokowi, upaya memastikan ketercukupan cadangan beras pemerintah untuk tahun depan sangat penting. Pasalnya, beras merupakan komoditas pangan strategis yang fluktuasi harganya sangat berpengaruh terhadap inflasi.
Apalagi, tahun ini Indonesia sempat kesulitan mencari tambahan cadangan beras pemerintah ketika produksi dalam negeri turun akibat El Nino. Pasalnya, di tengah kondisi tersebut, 22 negara melakukan pengetatan kebijakan terhadap ekspor komoditas pangan.
"Untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan kita, memang (impor) itu harus kita lakukan," ujarnya.
Tantangan 2024
Selain masalah pangan, Presiden Jokowi juga menaruh perhatian lebih terhadap berbagai tantangan lain yang kemungkinan akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024.
Misalnya, pelemahan ekonomi Tiongkok yang berpotensi menurunkan ekspor Indonesia—mengingat posisinya yang strategis sebagai negara mitra dagang—serta pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang dapat menekan arus modal negara-negara berkembang dan menekan stabilitas sektor keuangan.
"Untuk itu yang penting menurut saya konsisten dalam melangkah, bergerak secara berkelanjutan dan bekerja sinergis antara pemerintah dengan swasta," katanya.
Sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta tersebut, lanjut Jokowi, harus terus dilanjutkan dengan mendorong investasi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
"Investasi perusahaan-perusahaan besar maupun investasi usaha-usaha kecil, tapi juga bukan sembarang investasi. Kita harus fokus pada investasi yang memberikan nilai tambah besar kepada Indonesia. Investasi hilirisasi di semua sektor unggulan baik mineral, pertanian, perikanan dan kelautan perkebunan. Semuanya. Serta penguatan ekonomi digital, penguatan ekonomi hijau, dan penguatan ekonomi biru," ujarnya.
