Moeldoko Ungkap Penyebab Motor Listrik Subsidi Belum Laku
Restitusi subsidi jadi isu di kalangan pengusaha.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. (Dok. KSP)Jakarta, FORTUNE - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan penjualan kendaraan listrik, terutama sepeda motor, belum tumbuh signifikan kendati pemerintah telah menggelontorkan subsidi. Berdasarkan catatannya, baru 108 sepeda motor listrik yang terbeli melalui mekanisme subsidi.
"Pembelian sepeda motor, khususnya, sampai saat ini masih lambat. Kemarin, terakhir sampai saya pimpin rapat Jumat lalu (19/5) itu pertumbuhan itu baru 108 sepeda motor yang terbeli," ujarnya dalam Green Economic Forum 2023, yang digelar CNBC Indonesia, Senin (23/5).
Pria yang juga menjabat Ketua Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) itu mengaku masih terus mengevaluasi sepinya peminat motor listrik di Indonesia.
Namun, menurutnya, ada sejumlah penyebab program subsidi motor listrik masih belum laku saat ini. Pertama, karena peraturan mengenai subsidi kendaraan listrik baru saja dirilis oleh pemerintah.
Beleid dimaksud di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023.
Kedua, aplikasi Sisapira yang digunakan untuk memproses pembelian motor listrik subsidi belum tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat belum paham cara mendapatkan subsidi Rp7 juta tersebut.
"Saya juga sampaikan bahwa ada aplikasi yang namanya Sisapira, itu aplikasi setiap saat kalau kita mau mengecek populasi pertumbuhan sepeda motor ada di situ. Kalau ingin membeli persyaratannya juga ada di situ," katanya.
Persoalan ketiga, menurutnya, sepeda motor listrik menjadi konsumsi publik. "Kita belum membicarakan ini di mana-mana sehingga masih pada bingung, masih menunggu, wait and see semuanya," ujarnya.
Restitusi subsidi dipercepat
Terakhir, menurut Moeldoko, penjual--dalam hal ini dealer--masih belum banyak menjual sepeda motor listrik dengan skema subsidi lantaran skema pembayaran subsidi kepada pengusaha berbentuk restitusi.
"Isunya adalah bahwa apabila saya ingin membeli kendaraan listrik dengan skema itu yang berjalan adalah restitusi. Kalau restitusi diberlakukan, ada pikiran yang berkembang, kalau restitusi nanti akan setahun menagihnya," kata Moeldoko.
Meski demikian, dia menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan telah menggelar rapat untuk membahas masalah restitusi subsidi motor listrik tersebut.
"Untuk restitusi ini bisa atau tidak, kalau bisa sebulan kenapa harus setahun. Ini semuanya sedang dievaluasi. Intinya, kalau bisa semudah-mudahnya kenapa harus sulit. Agar subsidi yang dicanangkan pemerintah terhadap 200.000 kendaraan bermotor ini bisa terselenggara dengan baik," ujarnya.
