Potret Krisis Kesehatan Perempuan 2025 dari BPJS Kesehatan
- BPJS Kesehatan mencatat 14,4 juta warga berisiko kanker serviks dari program skrining gratis yang diikuti 79,5 juta peserta JKN sepanjang 2025.
- Kasus kanker serviks dan payudara meningkat signifikan sejak 2021 hingga 2025, dengan total biaya pengobatan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
- Program JKN juga menjamin layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, serta pascapersalinan dengan total biaya Rp10,03 triliun pada 2025.
Jakarta, FORTUNE – Tabir ancaman kesehatan perempuan Indonesia tersingkap kian lebar. BPJS Kesehatan melaporkan ada 14,4 juta jiwa yang kini berada dalam bayang-bayang risiko kanker serviks. Angka yang mencemaskan ini muncul ke permukaan setelah pemerintah merampungkan program skrining massal sepanjang 2025, yang melibatkan setidaknya 79,5 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan deteksi dini merupakan pilar utama dalam menjaga kualitas hidup perempuan, mengingat karakter penyakit ini yang kerap terlambat ditangani.
“Kami terus melakukan edukasi dan mendorong peserta, khususnya perempuan, untuk melakukan skrining deteksi dini, baik kanker payudara maupun kanker serviks. Upaya ini penting agar penyakit dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara optimal,” ujar Rizzky dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (23/4).
Namun, upaya deteksi ini bak pisau bermata dua bagi neraca keuangan kesehatan. Di satu sisi kesadaran meningkat, namun di sisi lain, grafik pengobatan melonjak tajam.
Layanan kanker serviks meroket dari 278.760 kasus pada 2021 menjadi 452.522 kasus pada pengujung 2025. Akibatnya, konsekuensi finansial pun tak terelakkan: biaya terverifikasi yang semula Rp410,34 miliar membengkak menjadi Rp723,74 miliar dalam kurun empat tahun.
Ini setali tiga uang dengan ancaman kanker payudara. Tren kasusnya mendaki dari 1,08 juta pada 2021 menjadi 1,94 juta pada 2025. Peningkatan ini memaksa JKN merogoh kocek lebih dalam, dari Rp1,03 triliun menjadi Rp1,99 triliun. Lonjakan ini mengukuhkan posisi kanker payudara sebagai salah satu penyakit katastropik dengan beban pembiayaan yang kian signifikan.
Meski dibayangi beban berat penyakit kronis, Rizzky memastikan program JKN tetap berdiri kokoh melindungi fase hidup perempuan lainnya, terutama sektor Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023, standar tarif layanan telah disesuaikan guna memoles mutu layanan di garda terdepan, yakni Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Dalam skema ini, peserta perempuan mendapatkan karpet merah berupa pemeriksaan kehamilan (ANC) sebanyak enam kali, layanan USG, hingga proses persalinan dan pascapersalinan yang dijamin penuh.
“BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin layanan pengobatan, tetapi juga memastikan perempuan mendapatkan perlindungan kesehatan secara menyeluruh,” kata Rizzky.
Akan hal data persalinan, pada 2021 terdapat 2,36 juta persalinan dengan biaya Rp7,30 triliun. Angka tersebut mencapai puncaknya pada 2023 dengan 2,71 juta persalinan.
Hingga 2025, total layanan persalinan mencapai 2,67 juta, namun dengan nilai biaya terverifikasi yang menembus Rp10,03 triliun.
