Bulog Dapat Tambahan Rp39 Triliun untuk Serap Panen Petani
Suntikan dana merupakan langkah konkret memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dony Oskaria menegaskan swasembada pangan berjalan nyata di lapangan.
Kebijakan ini menjadi bagian strategi besar pemerintah demi mewujudkan kedaulatan pangan.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah secara resmi menambah suntikan dana sebesar Rp39 triliun kepada Perum Bulog. Langkah ini diambil demi mempercepat penyerapan hasil panen petani di seluruh pelosok negeri.
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar wacana. Menurutnya, program tersebut telah berjalan nyata melalui peran aktif BUMN pada sektor pangan.
“Banyak yang menyatakan bahwa swasembada itu bohong. Yang mengatakan bohong itu mungkin halusinasi. Bulog itu ada di tempat saya, dan barangnya benar ada,” ujar Dony dalam keterangannya, Rabu (22/4).
Dony menjelaskan, saat ini terjadi lonjakan produksi beras nasional. Hal tersebut memicu tantangan baru berupa keterbatasan kapasitas penyimpanan di gudang-gudang milik pemerintah. Bulog kini tengah berupaya keras mempercepat pembangunan fisik gudang serta menyewa fasilitas tambahan untuk menampung gabah hasil serapan dari petani.
“Kita masih membangun gudang hari ini. Bahkan kita kekurangan gudang. Saat ini kita menyewa gudang,” kata dia.
Penambahan dana ini merupakan bagian dari strategi besar yang bertujuan mewujudkan kedaulatan pangan seutuhnya. Dony menekankan kekuatan sektor pangan adalah prasyarat mutlak bagi sebuah negara untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri.
“Keyakinan kita bahwa sebuah negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, terutama di bidang pangan,” ujarnya.
Pencapaian swasembada pangan ini disebut sebagai hasil sinergi lintas kementerian dan lembaga. Berbagai langkah teknis telah diupayakan, mulai dari pembukaan lahan sawah baru, perbaikan jaringan irigasi, hingga reformasi distribusi pupuk guna menjamin keterjangkauan bagi para petani di lapangan.
Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Alih fungsi lahan produktif kini dibatasi secara ketat. Hal ini dinilai penting demi menjamin ketersediaan pangan bagi generasi mendatang.
Lebih lanjut, Dony menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang fundamental. Ketahanan pangan diposisikan sebagai pilar utama agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani.
Ia berharap publik dapat memahami arah kebijakan pemerintah ini secara jernih. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan melihat bahwa seluruh program pada sektor pangan dirancang demi memperkuat kedaulatan nasional dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
