INDEF Ungkap 63 Persen Penikmat Pertalite dari Kelompok Menengah-Atas

Jakarta, FORTUNE - Wajah kebijakan energi kita masih saja buram. Di balik niat luhur melindungi daya beli, subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite justru lebih banyak tersedot ke tangki kendaraan masyarakat mampu. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memotret sebuah realitas pahit: mayoritas penikmat subsidi ini justru berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas.

Bukan isapan jempol, data bicara. Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian lembaga tersebut pada 2023, sekitar 63 persen konsumen Pertalite adalah rumah tangga berpendapatan menengah hingga tinggi.

“Pekerjaan dari pemberian subsidi ini adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Andry dalam paparan bertajuk Elektrifikasi Kendaraan untuk Ketahanan Fiskal dan Energi yang digelar secara virtual, Kamis (23/4).

Persoalan ini bukan sekadar urusan salah alamat. Di balik ketimpangan distribusi itu, tersimpan bom waktu fiskal yang siap meledak kapan saja. Skema subsidi berbasis komoditas, menurut Andry, adalah lubang menganga yang memicu pemborosan anggaran negara. Ia berargumen, sudah saatnya pemerintah merombak total paradigma bantuan ini.

“Pekerjaan ke depan adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan, bukan masyarakat kelas menengah ke atas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dari sudut pandang teori ekonomi, subsidi tak tepat sasaran hampir pasti dimanfaatkan oleh kelompok yang secara finansial tidak berhak.

Risiko kian nyata saat menimbang fluktuasi harga minyak mentah di pasar global. INDEF melakukan simulasi yang hasilnya cukup membikin sesak napas: jika harga minyak melompat dari kisaran US$70 menjadi US$100 per barel, beban subsidi Pertalite bisa membengkak luar biasa. Dari angka awal sekitar Rp29,3 triliun, biaya yang harus ditanggung APBN dapat melonjak ke kisaran Rp129,6 triliun hingga Rp140,7 triliun per tahun.

Tekanan kian hebat jika krisis geopolitik pecah. Andry memprediksi beban fiskal khusus untuk Pertalite saja bisa menggelembung hingga 380 persen. Secara total, kompensasi energi berpotensi terkerek hingga 50 persen dari kondisi normal.

“Inilah beban dari subsidi energi. Pertanyaannya hari ini, apakah APBN kita cukup sampai akhir tahun jika tekanan ini terus terjadi?” kata Andry.

Ketimpangan ini makin terlihat kontras jika disandingkan dengan dukungan terhadap kendaraan listrik. Saat ini, subsidi kendaraan listrik Rp43,7 triliun per tahun. Angka ini kerdil jika dibandingkan dengan subsidi kendaraan berbasis BBM yang mencapai Rp296,1 triliun—bahkan bisa menembus Rp481,4 triliun dalam situasi krisis.

Ketergantungan akut pada BBM fosil ini memang menjadi ganjalan serius bagi ketahanan energi nasional. Lonjakan konsumsi memaksa pemerintah terus melakukan impor, yang ujung-ujungnya membuat perekonomian domestik rentan terhadap gejolak politik dunia.

Bagi INDEF, reformasi subsidi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan mendesak. Bukan hanya demi menjaga kesehatan kas negara, tetapi juga tentang muruah keadilan sosial. Andry menekankan agar skema di masa depan memastikan rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton dalam distribusi energi berkualitas.

“Jangan sampai masyarakat tidak mampu hanya mengakses BBM berkualitas lebih rendah, sementara yang mampu menikmati kualitas yang lebih baik. Ini juga soal keadilan,” katanya.