Otorita IKN Mulai Seleksi 167 Surat Minat dari Investor

Jakarta, FORTUNE - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, mengatakan tengah menyeleksi 167 investor yang telah mengirimkan letter of interest (LoI) baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari keseluruhan surat minat tersebut, 50 persennya merupakan minat dari pemodal asing yang berasal dari 16 negara, dan sebagian lainnya berasal dari investor dalam negeri atau domestik.

“Kami sedang dalam proses seleksi mana yang sesuai dan serius dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (3/4).

Menurut Bambang, proses seleksi tersebut diperlukan sebab investor yang menyatakan minatnya tidak ujug-ujug langsung meneken komitmen investasi, melainkan membutuhkan uji kelayakan terhadap proyek yang mereka kerjakan.

"Dan itu yang sekarang mereka lakukan minta data ke kita. Kita antar ke lapangan. Kita perlihatkan topografinya seperti apa, kemudian air bersih, listrik, kabel optik masuk. Itu juga kami berikan datanya kepada mereka," katanya.

Bambang menyebutkan, misalnya, telah ada delapan investor yang berkomitmen untuk menanamkan modal untuk membangun rumah sakit. Namun, dari delapan LoI tersebut, nantinya hanya akan ada dua perusahaan yang lolos mendapatkan izin dari Otorita IKN

Dalam beberapa bulan ke depan, ia berharap minat tersebut dapat terealisasi dengan pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan proyek. Selain rumah sakit, ada pula LoI untuk pembangunan pusat perbelanjaan hingga fasilitas pendidikan

"Kami optimis nanti ada dalam beberapa bulan mendatang ground breaking dari swasta, apakah bentuknya rumah sakit, klinik, universitas, atau mixed use departement store dan sebagainya," kata Bambang.

Bambang juga mengatakan pada 2024 akan ada 17.000 aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri yang pindah ke IKN pada 2024. Saat ini, lembaganya masih terus berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dalam hal rencana pemindahan tersebut.

Ada "5.000 TNI/Polri dan 12.000 ASN. Kenapa kita mengadopsi angka tersebut? Karena kita melihat kapasitas dari kantor-kantor yang kita bangun. Jadi 17.000 itu match dengan angka kapasitas dan gedung yang kita bangun tahun depan," ujarnya.

Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, mengatakan enam perusahaan swasta turut membangun hunian atau perumahan untuk ditempati 16.990 ASN yang akan pindah ke IKN pada 2024.

Lima perusahaan yang telah menerima Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari Otorita IKN adalah PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Konsorsium Nusantara (RBN CCFG), Korean Land and Housing Corporation (KLHC), PT PT Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti), dan PT Nindya Karya.

Dia menargetkan 17.000 unit akan dibangun dengan dana dari APBN dan investasi lewat skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Untuk yang perumahan, target 17.000 dari pemerintah kan untuk membangun itu Rp9,4 triliun,” katanya.

Para investor tersebut secara khusus akan membangun rumah untuk ASN yang ditargetkan dapat rampung pada 2024. Dana APBN sebesar Rp9,4 triliun diarahkan untuk membangun 2.585 unit hunian.

“Ini sudah hampir Rp50 triliun nilai investasinya untuk perumahan saja,” ujarnya.