Sri Mulyani Enggan Komentari Isu Rencana Mundur Dari Kabinet

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengomentari kabar rencana pengunduran dirinya yang menghangat beberapa hari terakhir. Ditemui di Istana Negara, Jumat (19/1), ia hanya menjawab singkat untuk memastikan dirinya masih bertugas sebagai menteri.

Hari ini, dia langsung bergabung dalam agenda rapat kabinet membahas soal pajak hiburan dan dana pendidikan, usai pulang dari rangkaian kunjungan kerjanya ke luar negeri sejak 14 Januari lalu.

"Ini kerja. Saya bekerja, saya bekerja," ujarnya, sembari bergegas memasuki mobil dinas berplat RI 26, seperti diwartakan Antara.

Isu terkait rencana mundurnya Sri Mulyani bergulir menyusul pernyataan ekonom senior Faisal Basri dalam diskusi Political Economic Outlook 2024 di Jakarta pada Sabtu, 13 Januari lalu. 

Faisal mengatakan, di antara sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia Maju yang resah dengan gelagat Presiden Joko Widodo disinyalir cawe-cawe dalam Pemilu, hanya Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur karena dinilai memiliki standar etika dan moral tinggi.

Sementara sehari sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo—yang aktif menjawab berbagai komplain, pertanyaan dan kritik publik terkait keuangan negara di Twitter (X)—mengumumkan keputusannya untuk berhenti memakai atribusi Kementerian Keuangan dalam bermedia sosial.

Pertimbangan untuk undur diri dari kabinet bukan hal baru bagi Sri Mulyani.

Pada 2008, dia juga pernah melakukan hal serupa, yang dipicu oleh anjloknya harga saham PT Bumi Resources Tbk, perusahaan batu bara milik keluarga Bakrie.

Otoritas bursa bahkan telah melakukan suspensi perdagangan saham BUMI, setelah harganya jatuh dari Rp8500-an per lembar pada pertengahan 2008 menjadi Rp3000-an pada Oktober tahun yang sama.

Saat itu saham BUMI dilego oleh investor karena kelompok usaha tersebut dikabarkan kesulitan membayar utang berjaminan saham yang nilainya mencapai Rp11 triliun.

Ketika BUMI mencapai kesepakatan transaksi 35 persen penjualan sahamnya dengan PT Northstar Pacific, Sri Mulyani meminta agar perdagangan sahamnya segera dibuka sepekan setelahnya.

Menurut laporan Tempo, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Darmin Nasution juga hendak menagih hutang royalti batu bara dan pajak bumi yang belum dibayar oleh Bumi Resources saat itu.

Namun, Nirwan Bakrie, yang merupakan adik dari Aburizal Bakrie sekaligus pengendali BUMI, meminta untuk menunda pembukaan saham tersebut agar perusahaannya bisa melakukan konsolidasi.

Penolakan tersebut juga diikuti perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Sri Mulyani agar bertemu dengan Aburizal terlebih dahulu sebelum perdagangan saham BUMI kembali dibuka. Sri Mulyani menolak permintaan tersebut karena menganggap persoalan saham BUMI Resources bukan urusan koleganya di kabinet.

Sepekan kemudian, pada hari yang dikehendaki Sri Mulyani, bursa akhirnya mengumumkan bahwa perdagangan saham BUMI akan dibuka hari itu juga pada sesi pertama. Namun, Sri Mulyani akhirnya mendapat teguran dari SBY, lewat sebuah pesan yang intinya menyatakan bahwa jika dalam organisasi ada yang tidak sepaham dengan perintah atasan, maka ia tidak disiplin.

Dan seperti halnya hari ini, saat itu kabar tentang rencana mundurnya Sri Mulyani juga ditepis oleh Istana. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan tidak pernah mendengar pernyataan untuk mundur dari Sri Mulyani, dan Menteri Keuangan masih dalam tugasnya mendampingi SBY dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Washington DC.