Kemenperin: Wacana Kenaikan Gas Non-HBGT Akan Memukul Industri
Jakarta, FORTUNE - Rencana PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menaikkan harga gas industri di luar dari kebijakan harga gas bumi tertentu (non-HGBT) pada awal Oktober 2023 membuat risau industri manufaktur. Pengerekan ini akan memberi dampak negatif, misalnya menurunkan daya saing dan menurunnya kinerja industri.
Hal ini diungkapkan oleh Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ignatius Warsito, dalam media breafing di Jakarta, Senin (28/8).
“Lonjakan [harga gas] itu pukulan berat untuk sektor perindustrian. Untuk yang menerima HGBT yang US$6 MMBTU tidak lebih dari 10 persen sektor industri. Ini tidak fair, khususnya bagi feedstock (bahan baku utama) itu 70 persen lebih industri,” kata dia.
Sebelumnya, terdapat surat edaran dari PT Pertamina Gas Negara yang terbit akhir pada Juli 2023 perihal pemberitahuan rencana penyesuaian harga gas mulai 1 Oktober 2023.
Kenaikan harga gas non-HGBT cukup signifikan karena ada perubahan dari US$9 per MMBTU menjadi US$12,31 per MMBTU.
<p><strong>Berdampak ke banyak sektor industri</strong></p>
Dia mengaku telah menerima banyak keluhan dari para pelaku industri ihwal wacana kenaikan harga gas non-HGBT.
Apabila rencana ini benar terjadi, Warsito mengatakan akan banyak sektor industri yang terdampak, misalnya industri kaca, keramik, dan logam. Hal ini tentu akan mengurangi daya industri karena masih dalam fase pemulihan pasca-pandemi Covid-19.
“Secara psikologis industri, ini ini perlu dikawal, sebab hal ini berkaitan dengan keluh-kesah industri. Tentu karena dampak terhadap kepada kinerja ini akan besar sekali. Kita berharap kenaikan harga gas tidak akan terjadi,” ujarnya.