Kementerian PUPR Lelang 30 Paket Proyek IKN Senilai Rp23,7 Triliun

Pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN mencapai Rp5,1 triliun.

Terdapat 40 kegiatan konstruksi pembangunan infrastruktur di kawasan IKN yang kontraknya telah selesai, dan menghabiskan anggaran Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR 2022. 

“Hingga minggu ketiga Desember telah terkontrak 24 kegiatan sebesar Rp15,8 triliun dan pada akhir Desember telah terkontrak 16 kegiatan sebesar Rp8,89 triliun. Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus melakukan pelelangan ulang pada 2023 ini,” ujar Basuki.

Pekerjaan yang telah berkontrak pada 2022 adalah Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku, DAS Sanggai 1A, Embung Mentawir Sumbu Barat, dan Jalan Tol IKN Segmen 5A Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang. Selanjutnya, Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-Sp. Tempadung, Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau Lingkar Sepaku Segmen 4, Istana dan Lapangan Upacara Kantor Presiden dan Kantor Sekretariat Presiden.

Kontrak lainnya adalah land development KIPP Tahap 1, land development KIPP Tahap 2, HPK Site 1A, 1B, 1C dan 2, Lingkar Sepaku Segmen 1, Lingkar Sepaku Segmen 2, Lingkar Sepaku Segmen 3, rumah menteri, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1 (Plaza Seremoni), Sumbu Kebangsaan Timur dan Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kecamatan Sepaku (IKN).

Kemudian, pembangunan 14 Embung KIPP, Gedung Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kemensetneg, Pembangunan jaringan perpipaan transmisi 2 Sepaku, dan Pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN.

Basuki mengungkapkan gagal lelang pada kontrak terjadi karena beberapa kendala, yang salah satunya adalah dokumen kurang lengkap. 

Sejauh ini, pembangunan Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045 dengan total biaya pembangunan diperkirakan Rp466 triliun. APBN menyumbang kurang dari 20 persennya.

Uang negara dapat digunakan secara langsung maupun melalui skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP.

Lebih dari 80 persen pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.