Mentan Amran Usul Sektor Budidaya Ayam Masuk Negative List
- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta BKPM memasukkan sektor budidaya ayam petelur ke daftar negatif investasi untuk melindungi peternak rakyat dari tekanan pasar akibat investor asing.
- Pemerintah menyiapkan langkah intervensi seperti penetapan HPP telur Rp26.500 per kilogram, penyediaan jagung pakan Bulog, dan peningkatan penyerapan telur untuk Program Makan Bergizi Gratis.
- Data UGM menunjukkan produksi telur nasional surplus dibanding kebutuhan, sehingga pembukaan investasi asing dinilai berisiko bagi keberlanjutan peternak lokal dan tidak diperlukan untuk memenuhi program pemerintah.
Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, meminta pemerintah memasukkan sektor budidaya ayam petelur ke dalam daftar negatif investasi (DNI) guna membentengi peternak domestik dari tekanan pasar. Tekanan tersebut berpotensi muncul akibat serbuan investor baru, terutama para pemodal asing.
Kebijakan proteksi ini mengemuka setelah dia menerima jajaran peternak ayam petelur dari berbagai daerah. Para peternak mengeluhkan kondisi tata niaga saat ini, terutama anjloknya harga telur di tingkat produsen dalam beberapa waktu terakhir.
Surat rekomendasi resmi akan segera dilayangkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Amran menegaskan kemampuan peternak lokal saat ini sudah sangat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
"Kami akan kirim surat rekomendasi ke BKPM untuk investasi, negative list investasi itu untuk sektor budidaya ayam. Kalau bisa sudah, rakyat Indonesia sudah sanggup. Kalau ada investor lain, suruh bergerak di sektor lain, apakah di pabrik gula, hilirisasi tambang, tapi jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil supaya ini sustain," kata Amran dalam acara konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Selasa (9/6).
Menurut Kementan, industri peternakan ayam petelur nasional saat ini telah menjadi pilar utama pasokan pangan. Sektor ini dinilai telah mampu berswasembada, bahkan menghasilkan surplus yang siap dialokasikan untuk ekspor. Oleh karena itu, fokus kebijakan pemerintah kini diarahkan pada aspek perlindungan peternak rakyat, bukan menambah kapasitas produksi lewat penanaman modal baru.
Amran memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi para peternak yang menjadi tulang punggung pasokan telur nasional. Namun, di tengah situasi pasar yang lesu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen intervensi untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Salah satu langkah konkretnya adalah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) telur Rp26.500 per kilogram. Kementerian Pertanian meminta para pengumpul dan pelaku perdagangan mematuhi harga acuan tersebut demi menjaga stabilitas.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan komoditas pendukung untuk menekan biaya produksi. Bantuan berupa penyediaan jagung pakan dipasok oleh Bulog melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kementerian Pertanian juga membuka jalur penyerapan baru secara lintas sektoral. Kementan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyerapan telur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditingkatkan. Kepala BGN Nanik S Deyang menyambut positif usulan tersebut.
"Kami sudah menelepon langsung Kepala BGN dan beliau menyanggupi. Insya Allah kebutuhan telur untuk program MBG akan ditingkatkan di seluruh Indonesia," ujar Amran.
Guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan, Kementan akan mengirim surat edaran kepada seluruh peternak. Implementasi HPP ini akan dikawal ketat bersama Satgas Pangan untuk mengantisipasi praktik dagang yang merugikan peternak kecil.
Indonesia kelebihan produksi telur
Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Budi Guntoro, mengatakan produksi telur ayam nasional pada 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 6,5 juta ton, meningkat dibandingkan dengan 2024 yang sebesar 6,34 juta ton.
Sementara itu, kebutuhan konsumsi nasional hanya sekitar 6,22 juta ton.
Data tersebut menunjukkan Indonesia tidak menghadapi persoalan kekurangan pasokan telur, melainkan surplus struktural di pasar domestik.
"Indonesia dalam kondisi surplus produksi telur ayam sehingga wacana masuknya investor asing akan berisiko terhadap keberlangsungan peternak lokal," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (31/4).
Menurutnya, tantangan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan terletak pada kapasitas produksi, melainkan ketimpangan struktur pasar, fluktuasi harga di tingkat peternak, tingginya biaya produksi, serta lemahnya posisi tawar peternak rakyat dalam rantai pasok.
Ia menambahkan, peternakan rakyat skala kecil dan menengah selama ini menjadi tulang punggung produksi telur nasional sekaligus penggerak ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan investasi di sektor tersebut perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha peternak lokal.
Budi juga menilai kebutuhan telur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) relatif kecil dibandingkan total produksi nasional. Dengan estimasi kebutuhan sekitar 700 juta butir atau setara 42.000 ton per tahun, kebutuhan program tersebut hanya sekitar 0,6 hingga 0,7 persen dari total produksi telur nasional.
"MBG tidak memerlukan penambahan kapasitas produksi nasional. Yang dibutuhkan adalah mekanisme penyerapan dan distribusi yang lebih efektif," katanya.
