Jakarta, FORTUNE - Pemerintah akan melakukan 12 kali lelang Surat Berharga Negara (SBN) reguler dan menarik pinjaman senilai US$1,8 miliar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal IV 2026.
Strategi pembiayaan tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dengan skenario defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan, lelang 12 SBN akan berlangsung setiap Selasa sepanjang kuartal IV 2026 yang terdiri dari lelang 6 SBN Reguler dan 6 lelang sukuk atau SBN Syariah. Pemerintah juga menjadwalkan dua penerbitan SBN ritel, yakni seri SBR015 dan seri ST017.
Pemerintah juga membuka peluang penerbitan SBN dalam valuta asing (valas), dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan global.
“Untuk penerbitan SBN valas, kami open minded dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang saat ini memang sangat dinamis. Namun, ruang untuk penerbitan itu masih ada, subject to market condition,” ujar Suminto di Jakarta, dikutip Senin (12/10).
Dari sisi persiapan, Kemenkeu telah melakukan persiapan dari sisi dokumentasi hukum, dokumentasi transaksi yang diperlukan.
Selain melalui penerbitan surat utang, pemerintah memiliki potensi penarikan pinjaman bilateral dan multilateral sebesar US$1,8 miliar. Dana tersebut disiapkan untuk dicairkan pada kuartal IV 2026.
"Siap untuk didisburse atau ditarik di kuartal IV 2026," kata Suminto.
Per September 2026, pembiayaan utang tercatat Rp494,3 triliun, turun dari Rp502,9 triliun pada periode yang tahun lalu. Pembiayaan utang terdiri dari surat berharga negara (SBN) Rp497,5 triliun sementara pinjaman negatif Rp3,2 triliun.
Sebagai catatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 mengalami defisit sebesar Rp319 triliun hingga September 2026. Angka tersebut setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pelebaran defisit terjadi akibat posisi belanja negara yang melampaui penerimaan.