Pemerintah Proyeksikan Perekonomian 2026 Tumbuh 5,2–5,8 Persen
- Pemerintah proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 capai 5,2–5,8 persen.
- Asumsi migas dan target lifting disesuaikan dengan tensi politik global dan perlambatan ekonomi dunia.
- Fokus pengentasan kemiskinan dan ketimpangan untuk mempercepat pertumbuhan inklusif.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 2026 berkisar 5,2 - 5,8 persen. Proyeksi positif ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat paripurna DPR, Selasa (20/5), saat membacakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Menurut Sri Mulyani, target tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berkelanjutan, bahkan dengan ambisi mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.
"Pencapaian ini akan didukung dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, serta perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia," katanya.
Meski demikian, Sri Mulyani mengingatkan proyeksi ini harus tetap berhadapan dengan realitas dinamika global yang penuh gejolak dan ketidakpastian. Pemerintah terus mengantisipasi berbagai risiko, baik dari sisi geopolitik, tekanan inflasi global, hingga tantangan perekonomian domestik.
Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, pemerintah menetapkan berbagai asumsi makroekonomi lainnya sebagai landasan fiskal. Salah satunya, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berkisar 6,6 - 7,2 persen. Rentang ini diyakini tetap menarik bagi investor, didorong oleh kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.
"Minat beli investor terhadap SBN akan terus terjaga dan memberikan stabilitas, tidak hanya pada pasar obligasi, tetapi juga terhadap nilai tukar rupiah," kata Sri Mulyani.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan mencapai Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS pada 2026. Sementara itu, inflasi domestik dipatok dalam rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, dengan penekanan pada pengendalian harga dari sisi permintaan maupun pasokan.
Menyikapi tensi politik global dan perlambatan ekonomi dunia, pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada kisaran US$60 hingga US$80 per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 600.000–605.000 barel per hari, dan lifting gas ditetapkan antara 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan lifting migas demi menjaga ketahanan energi dan penerimaan negara.
Sejalan dengan misi menciptakan pertumbuhan yang inklusif, kebijakan fiskal 2026 dirancang mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
"Angka kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka dijaga di level 4,5 persen hingga 5 persen," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah juga menargetkan rasio gini—indikator ketimpangan pendapatan—membaik pada kisaran 0,379 hingga 0,382.
Sementara itu, indeks modal manusia, yang mencerminkan kualitas SDM nasional, diharapkan naik menjadi 0,57 pada 2026, dari target 0,56 pada 2025.
