Penurunan Produksi Minyak Indonesia Tak Terhindarkan
Produksi minyak Indonesia terus menurun akibat lapangan migas yang menua dan belum adanya penemuan lapangan raksasa baru; lifting turun dari 870.000 bph pada 2010 menjadi sekitar 600.000 bph.
Pemerintah mengawasi harian 20 KKKS besar, mengoptimalkan sumur kecil dan idle, serta menyelesaikan hambatan lintas lembaga untuk menahan penurunan produksi menuju target 2026.
Blok Cepu dan Rokan belum mencapai target lifting 2026; pemerintah memperkuat eksplorasi, dengan 118 wilayah kerja migas teridentifikasi potensinya untuk menambah cadangan baru.
Jakarta, FORTUNE — Penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas) Indonesia dinilai menjadi tantangan yang sulit dihindari di tengah makin tuanya lapangan migas dan belum ditemukannya cadangan raksasa baru (giant field). Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengoptimalkan produksi dari lapangan lama sembari menggenjot kegiatan eksplorasi.
Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan tren penurunan produksi minyak Indonesia telah berlangsung dalam jangka panjang.
“Saya saat 2010 pas ketua Banggar, lifting masih 870 Bpod, sekarang sudah 600 Bpod, jadi 200.000 turun terus,” kata Mekeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI yang disiarkan secara virtual, Rabu (26/8).
Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi tren penurunan tersebut.
“Itu saja saya minta, tolong disampaikan apa kira-kira, karena ini tanggung jawab kita kepada anak-cucu kita yang akan meneruskan bangsa ini,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan salah satu persoalan utama yang dihadapi industri migas nasional adalah natural decline atau penurunan produksi secara alamiah.
Menurut Sugeng, kondisi tersebut kian sulit diatasi karena Indonesia belum menemukan lapangan migas raksasa baru. Di sisi lain, kegiatan eksplorasi membutuhkan biaya besar dan memiliki tingkat risiko tinggi.
Ia menjelaskan, tingginya risiko eksplorasi membuat kegiatan pengeboran tidak selalu berujung pada penemuan cadangan ekonomis. Berdasarkan diskusi dengan sejumlah narasumber, tingkat keberhasilan pengeboran juga relatif rendah.
“Kita tahu margin error itu adalah 70 persen, ngebor 10 ketemu 3 itu sudah hebat,” ujarnya.
Karena itu, Sugeng menilai diperlukan kepastian hukum yang lebih kuat dalam kegiatan usaha hulu migas. Salah satunya melalui penguatan kepastian kontrak agar pelaku usaha memiliki keberanian lebih besar melakukan investasi eksplorasi.
“Inilah undang-undang migas perlunya nanti agar subsidy contract itu, kesucian kontrak menjadi lebih tinggi, sehingga tidak bisa dipidanakan dan sebagainya,” katanya.
Produksi blok besar tertekan
Default Image Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi demi menahan penurunan produksi migas, khususnya pada 2026.
Menurut dia, mitigasi produksi tahun ini difokuskan pada dua kelompok. Pertama, pengawasan terhadap 20 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) besar yang menjadi penyumbang utama produksi migas nasional.
“[Pengawasannya] bukan lagi per minggu, tapi per hari,” kata Laode.
Pemerintah, lanjut dia, secara intensif memantau berbagai kendala yang dihadapi KKKS untuk memastikan produksi dapat dipertahankan.
Fokus kedua adalah mengoptimalkan setiap potensi produksi yang tersedia. Pemerintah bahkan berupaya mengejar tambahan produksi dalam jumlah kecil sekalipun untuk membantu mencapai target produksi migas nasional.
Laode mencontohkan pemanfaatan sumur masyarakat yang produksinya relatif kecil. Sumur-sumur tersebut dapat menghasilkan sekitar 50 bph, 100 bph hingga 200 bph.
“Semua potensi ini kita upayakan untuk disegerakan agar bisa menambahkan produksi target di tahun 2026,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong percepatan produksi dari sumur idle dan sumur lain yang sebenarnya telah siap berproduksi, tetapi masih membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Kita proaktif untuk datang ke KL-KL terkait untuk menuntaskan agar bisa berproduksi,” ujarnya.
Tekanan terhadap produksi nasional terlihat dari kinerja sejumlah wilayah kerja migas utama. Dua blok minyak terbesar di Indonesia, yakni Blok Cepu yang dioperasikan ExxonMobil Cepu Ltd dan Blok Rokan yang dioperasikan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), sama-sama menghadapi persoalan produksi.
Untuk Blok Cepu, realisasi produksi minyak hingga Juli 2026 mencapai 124.266 bph. Angka tersebut baru mencapai 83,7 persen dari target lifting dalam APBN 2026 sebesar 148.500 bph.
Produksi Blok Cepu tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2025 yang mencapai 151.166 bph.
Laode mengatakan penurunan produksi Blok Cepu terutama disebabkan oleh kondisi natural decline yang cukup ekstrem.
Pemerintah telah berdiskusi dengan ExxonMobil selaku operator Blok Cepu untuk mencari langkah mitigasi. Saat ini, fokus pemerintah adalah menjaga agar produksi tidak kembali mengalami penurunan lebih dalam.
“Saat ini kondisi yang terjadi di lapangan adalah mempertahankan untuk datar, jangan turun lagi. Seperti itu yang kita lakukan dengan lapangan Cepu,” kata Laode.
Sementara itu, Blok Rokan juga belum mampu mencapai target lifting yang ditetapkan pemerintah.
Hingga Juli 2026, realisasi produksi minyak Blok Rokan tercatat 133.581 bph, atau baru mencapai 81,5 persen dari target lifting APBN 2026 sebesar 163.859 bph.
Berbeda dari Cepu, penurunan produksi Rokan antara lain dipengaruhi oleh kendala pada sistem kelistrikan yang digunakan mendukung kegiatan produksi.
Di tengah penurunan produksi lapangan lama, pemerintah mulai menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang dengan memperkuat eksplorasi.
Laode mengatakan Kementerian ESDM kini tidak hanya mengandalkan studi awal yang dilakukan KKKS. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran agar studi awal dilakukan Badan Geologi bersama Lemigas.
Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil dengan teridentifikasinya potensi wilayah kerja (WK) migas yang lebih besar. Saat ini terdapat 118 WK yang telah teridentifikasi potensinya, dengan sekitar 50 WK sudah dimiliki dan pemerintah tengah memproses 50 WK lainnya.
“Masa depan banyak kita ada di kegiatan. Kuncinya adalah kegiatan eksplorasi,” kata Laode.
Upaya tersebut menjadi penting lantaran produksi dari lapangan-lapangan tua secara alamiah terus mengalami penurunan. Tanpa tambahan cadangan baru, kemampuan Indonesia untuk mempertahankan tingkat produksi akan makin terbatas.
Sementara itu, pemerintah menargetkan lifting minyak nasional pada 2026 sebesar 610.000 bph. Hingga Juli 2026, realisasinya mencapai 578.156 bph, atau sekitar 94,8 persen dari target.
