Siap Tambah Dana Atasi Karhutla, Purbaya: Asal Jangan Di Mark Up
- Presiden Prabowo menargetkan karhutla di Kalimantan teratasi dalam satu hingga dua minggu, sementara Kementerian Keuangan siap menambah anggaran melalui BNPB bila diperlukan.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan BNPB memiliki dana Rp5 triliun dan tambahan dana akan diberikan sesuai kebutuhan, dengan syarat tidak terjadi mark up.
- Di Riau, karhutla Januari–Agustus 2026 membakar 16.277,50 hektare; penanganan menekan area terdampak menjadi sekitar 900 hektare, dengan El Nino kuat disebut sebagai pemicu.
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dapat teratasi dalam satu hingga dua minggu ke depan. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengucurkan anggaran melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Belum, belum minta. Tapi kita sediain, kan mereka punya 5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti. Sementara ini, Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (26/8).
Terkait target tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pengucuran dana akan sesuai dengan kebutuhan dari BNBP. Sehingga, berapapun besaran yang dibutuhkan akan diberikan asal dana tersebut tidak dimark up.
“Iya, asal jangan di-mark up aja. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain gitu,” ujarnya.
Sementara ini, BNPB belum menyampaikan kepada Kementerian Keuangan berapa besaran dana yang dibutuhkan untuk menangani karhutla. Meski demikian, Purbaya memperkirakan bahwa besaran dana yang dibutuhkan tidak sebesar anggaran yang dibutuhkan untuk menangani bencana di Aceh.
“BNPB belum ngasih biaya total. Ya kita nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan, dia akan assess ulang. Tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena Aceh kan masif sekali,” katanya.
Dalam kegiatan terpisah, Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau, M. Edy Afrizal menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Provinsi Riau pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang salah satunya dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat. Edy menyebut hingga 23 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 306 titik panas (hotspot) di wilayah Riau.
“Dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indra Giri Hilir 2 titik, Indra Giri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, itu di Kerumutan dan Kabupaten Kampar di Rimba Panjang,” ujar Edy saat rapat dengan Presiden Prabowo, dikutip Kamis (26/8).
Lebih lanjut Edy menjelaskan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luasan lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai 16.277,50 hektare. Dalam periode yang sama, terdeteksi sebanyak 10.514 titik panas (hotspot), dengan 521 titik di antaranya telah terkonfirmasi menjadi titik api atau fire spot.
Penanganan karhutla di Provinsi Riau yang telah berhasil menekan luasan area terbakar dari sekitar 16.000 hektare menjadi tersisa sekitar 900 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
