Jakarta, FORTUNE – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperingatkan adanya potensi lonjakan kebutuhan beras menjelang Pilkada serentak 2024. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat produksi beras dalam negeri saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan kini adalah momen yang pas untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP), terutama beras. Ia mengatakan bahwa tiga bulan terakhir 2024 dan dua bulan awal 2025 adalah waktu yang krusial.
Pada 27 November 2024 ketika Pilkada berlangsung, akan terjadi peningkatan kebutuhan beras yang sangat signifikan.
"Mohon maaf nanti 27 November (2024) itu menjadi sangat kritikal. Biasanya peningkatan kebutuhan beras jelang Pilkada itu sangat tinggi. Apalagi pada waktu produksi tiga bulan terakhir di akhir tahun ditambah dua bulan di awal tahun," kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (4/9).
Arief juga menyoroti bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog saat ini masih jauh dari target. "Stok CPP beras di Bulog hari ini hanya 1,3 juta ton, padahal idealnya kita harus memiliki setidaknya 2 juta ton," ujarnya.
Menurut Arief, meski pengadaan beras diupayakan dari dalam negeri, namun saat stok dalam negeri tidak mencukupi dan berisiko mendorong naiknya harga beras. Bapanas akan mempertimbangkan opsi impor untuk memenuhi kebutuhan CBP.
Dalam menghadapi situasi kritis ini, Bulog akan menerapkan dua skema untuk memenuhi kebutuhan beras. Skema pertama adalah pengadaan dalam negeri, yang diupayakan semaksimal mungkin tanpa memicu kenaikan harga beras di pasar domestik. Namun, jika pengadaan dalam negeri tidak memadai, skema kedua yakni impor beras akan dilakukan sebagai langkah terakhir.
“Kita berharap Bulog mampu menyerap beras dari dalam negeri dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ada. Tetapi, jika tidak memungkinkan, maka impor adalah solusi yang sangat terpaksa harus diambil,” kata Arief.