Perkara Penggelapan Premi Rp6,96 M Naik Pengadilan, Ini Tersangkanya

Ismail menjelaskan, perkara ini terkait dugaan penggelapan premi yang terjadi dalam kurun waktu 2018  sampai dengan 2022 di kantor PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker, dengan rincian premi yang digelapkan sebesar Rp3,04 miliar milik pemegang polis Perumda BPR Bank Kota Bogor dan Rp3,92 miliar milik PT Jamkrida Sulawesi Selatan. 

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh WN selaku Direktur Utama dan EHC selaku Direktur PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker,” kata Ismail.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan premi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. 

Adapun tuntutan pidana yang diatur dalam pasal 76 adalah pidana penjara paling lama Iima tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar. OJK juga menegaskan bahwa dalam proses penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, koordinasi erat dilakukan dengan Polri dan Kejaksaan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan akuntabel. 

Ke depan, lanjut Ismail, penegakan hukum akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan tindak  pidana di sektor jasa keuangan, sebagai bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat pelindungan konsumen, lembaga jasa keuangan, dan stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.