- Bagaimana cara mendapatkan laporan SLIK OJK?
Anda dapat meminta laporan SLIK secara online melalui situ iDeb SLIK OJK atau mendatangi kantor OJK terdekat. - Bagaimana agar SLIK OJK bersih?
Untuk membersihkan SLIK OJK, lunasi semua tunggakan kredit dan utang yang ada. Setelah itu, minta surat klarifikasi pelunasan dari pihak kreditur dan laporan pembaruan data ke OJK. - Berapa lama SLIK OJK akan bersih?
SLIK OJK akan bersih maksimal 30 hari kerja setelah pihak kreditur melaporkan pelunasan ke OJK.
Menteri PKP Ara: Hapus SLIK OJK dari Syarat KPR Rumah Subsidi
Intinya sih...
- Menteri PKP Ara usulkan penghapusan SLIK OJK dari syarat KPR rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengaksesnya.
- Ara soroti peningkatan signifikan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- Menkeu Purbaya tanggapi soal usul hapus SLIK OJK.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, FORTUNE - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, mengusulkan agar Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) dapat dihapus sebagai syarat mendaftar program rumah subsidi.
Ara menilai persyaratan tersebut menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembelian rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak sedikit pengajuan KPR rumah subsidi gagal karena tidak memenuhi syarat tersebut.
Berikut informasi mengenai usulan Menteri PKP Ara minta hapus SLIK OJK sebagai syarat KPR rumah subsidi yang sedang menjadi sorotan.
Menteri PKP Ara usulkan hapus SLIK OJK dari syarat KPR untuk MBR
Dilansir situs resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait mengajukan penyelesaian hambatan SLIK OJK bagi MBR yang ingin membeli rumah subsidi. Ara mengusulkan agar pemerintah dapat menghapus hambatan SLIK OJK dengan rentang nominal tertentu.
Usul penghapusan SLIK OJK disampaikan Ara usai menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (26/11).
Menurut Ara, SLIK OJK menyulitkan masyarakat saat proses pengajuan, seperti kendala catatan kredit macet hingga keterlambatan cicilan. Hal tersebut sering menjadi hambatan bagi MBR yang ingin membeli rumah subsidi dengan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Ia mengungkapkan bahwa keluhan mengenai SLIK OJK banyak ditemui di berbagai daerah, mulai dari Bali, Denpasar, Bandung, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Ara soroti peningkatan signifikan pada program BSPS
Pada saat yang sama, Ara juga menyoroti peningkatan signifikan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang naik menjadi 400 ribu unit dari 45 ribu unit dan diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di berbagai wilayah.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit. Hingga 25 November 2025, sudah terealisasi lebih dari 220 ribu unit atau setara Rp27,72 triliun penyaluran KPR Sejahtera FLPP sejak Januari 2025.
Pembangunan rusun di sejumlah kota besar terus diupayakan oleh Kementerian PKP agar masyarakat dapat tinggal di kawasan perkotaan.
Lebih lanjut, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan lembaga terkait mengenai SLIK OJK dan memberikan masukan agar dapat ditinjau kembali bagi masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi.
Menkeu Purbaya tanggapi soal usul hapus SLIK OJK
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul penghapusan SLIK OJK sebagai syarat KPR rumah subsidi agar masyarakat dapat membeli rumah meski memiliki skor kredit rendah.
Purbaya menyebut hambatan MBR untuk mendapatkan KPR rumah subsidi tidak hanya soal skor kredit. Ia menilai sebagian besar masyarakat belum mampu membeli rumah meskipun sistem penilaian kredit dihapus.
Kementerian Keuangan yang berada di bawah kepemimpinan Purbaya akan mempelajari dan menginvestigasi lebih lanjut mengenai penghapusan SLIK OJK. Dalam hal ini, ia ingin memastikan kendalanya berasal dari daya beli yang rendah atau hambatan lain dalam proses pengajuan yang perlu diperbaiki.
Demikian rangkuman mengenai usulan Menteri PKP, Ara minta hapus SLIK OJK sebagai syarat KPR rumah subsidi yang dinilai membebani kalangan MBR. Bagaimana pendapat Anda?
