Pertalite Bakal Dibatasi pada Desil 10, Ekonom: Statistik Tak Realistis
- Pemerintah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 10 untuk menghemat sekitar 10 persen subsidi BBM, dari alokasi Rp28,7 triliun dalam RAPBN 2027.
- Desil 10 merupakan 10 persen kelompok kesejahteraan teratas menurut BPS, yang penetapannya memakai indikator sosial ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, hunian, listrik, dan aset.
- Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai desil tidak cukup realistis sebagai ukuran daya beli karena berisiko menyingkirkan kelas menengah; ia mendorong data berbasis kemampuan membayar.
Jakarta, FORTUNE – Pemerintah tengah mengkaji rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 10 guna menghemat hingga 10 persen anggaran subsidi BBM. Kebijakan yang sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini diproyeksikan dapat menekan alokasi subsidi BBM yang dianggarkan sebesar Rp28,7 triliun dalam Rancangan APBN 2027.
Dalam RAPBN 2027, total alokasi anggaran subsidi energi yang disiapkan pemerintah mencapai Rp272,9 triliun, dengan Rp28,7 triliun di antaranya ditujukan khusus untuk subsidi BBM.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/8), bahwa pembatasan konsumsi Pertalite untuk kelompok teratas ini berpotensi memangkas beban anggaran secara signifikan.
“Ada penghematan [anggaran], tapi kami masih hitung. Kira-kira sepersepuluhnya,” kata Purbaya.
Berdasarkan pengelompokan Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk diurutkan ke dalam sepuluh kelompok tingkat kesejahteraan, dengan desil 1 mewakili 10 persen kelompok terbawah dan desil 10 merupakan 10 persen kelompok teratas.
Merujuk laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, penetapan desil diukur melalui variabel sosial ekonomi, mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik, hingga kepemilikan aset. Namun, penerapan parameter ini memicu gelombang keluhan di media sosial dari masyarakat yang teridentifikasi masuk dalam kategori desil 10.
Menanggapi polemik tersebut, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai indikator desil tidak realistis jika dijadikan tolok ukur tunggal daya beli.
“Desil menunjukkan posisi relatif seseorang dalam distribusi kesejahteraan, bukan batas nominal universal untuk menentukan miskin atau kaya,” ujar Achmad.
Menurutnya, dampak terbesar dari kebijakan ini justru berpotensi menimpa masyarakat kelas menengah. Secara administratif, kelompok ini tampak mapan karena memiliki rumah, kendaraan, dan barang elektronik. Namun, sebagian besar aset tersebut diperoleh melalui skema kredit, sementara pendapatan mereka sangat bergantung pada pekerjaan harian dengan tabungan terbatas di tengah besarnya beban biaya pendidikan, perumahan, dan transportasi.
“Jika kelompok seperti ini terlalu cepat dianggap mampu menanggung seluruh harga keekonomian, pemerintah berisiko melakukan premature graduation, yaitu mengeluarkan rumah tangga dari perlindungan negara sebelum ketahanan ekonominya benar-benar kuat,” kata Achmad.
Guna mencegah salah sasaran, Achmad menyarankan pemerintah membangun fondasi data yang lebih akurat berbasis penghitungan ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat, bukan sekadar mengandalkan posisi peringkat dalam klasemen kesejahteraan nasional.
