Ekonom Anggap Target Ekonomi 6 Persen Prabowo Terlalu Optimistis
- Ekonom menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen dalam RAPBN 2027 terlalu optimistis, karena konsumsi, belanja pemerintah, investasi, serta rekam jejak pertumbuhan belum cukup kuat.
- Celios memproyeksikan pertumbuhan 2027 maksimal 4,7 persen; PHK, tekanan daya beli, keterbatasan belanja negara, inflasi pangan, dan pelemahan rupiah dinilai menjadi risiko utama.
- Kenaikan pertumbuhan tidak otomatis memperluas kerja: penyerapan tenaga kerja per 1 persen pertumbuhan turun sekitar 340.000, di tengah pengangguran sarjana, PHK, dan investasi padat modal.
Jakarta, FORTUNE - Sejumlah ekonom menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen yang dipatok pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2027 terlalu optimistis. Proyeksi pertumbuhan tersebut dinilai belum didukung oleh mesin pertumbuhan yang cukup kuat, baik dari sisi konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, maupun realisasi investasi.
Angka target dalam asumsi makro RAPBN 2027 tersebut dipasang lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen. Namun, penetapan batas bawah 5,8 persen hingga batas atas 6,5 persen dipandang sulit dicapai apabila merujuk pada rekam jejak kinerja perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, A. Akbar Susamto, menyampaikan secara historis Indonesia hampir tidak pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen. Menurutnya, untuk menembus target baru tersebut, Indonesia membutuhkan penopang ekonomi yang jauh lebih kuat dibandingkan kondisi saat ini.
“Jika benar bahwa asumsi pertumbuhan ekonominya adalah 5,8 sampai 6,5 persen, tentu saja kita tahu itu asumsi yang sangat optimis,” kata Akbar dalam sebuah diskusi daring yang dikutip Selasa (18/8).
Akbar menjelaskan, selain hambatan historis, proyeksi kondisi ekonomi pada 2027 mendatang juga belum menunjukkan adanya faktor pendorong internal maupun eksternal yang cukup solid untuk mengerek pertumbuhan hingga ke kisaran 6 persen.
Meskipun pemerintah berpeluang mengandalkan serangkaian program baru untuk menggenjot pertumbuhan, Akbar meragukan kapasitas program-program tersebut dalam menghasilkan dampak ekonomi sebesar yang dibutuhkan.
“Kalau yang kita bayangkan sebagai program pemerintah itu seperti yang terjadi sekarang, ada terobosan MBG [Makan Bergizi Gratis], terobosan KDKMP [Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih], yang kita semua tahulah KDKMP apa yang sedang terjadi. Kayaknya memang terlalu optimistik angka 5,8 sampai 6,5 persen,” ujar Akbar.
Mesin pertumbuhan dinilai melemah
Aktivitas jual beli daging ayam di pasar Besar Ngawi. IDN Times/Riyanto. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, juga menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen terlalu optimistis di tengah kondisi ekonomi global dan nasional.
Dia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya mampu mencapai maksimal 4,7 persen.
Menurut Nailul, pemerintah telah menggunakan sebagian besar mesin pengungkit pertumbuhan dari sisi belanja negara pada 2025-2026. Karena itu, ruang bagi belanja pemerintah untuk kembali menjadi pendorong utama pertumbuhan pada 2027 dinilai kian terbatas.
“Artinya, tidak ada lagi mesin pengungkit pertumbuhan ekonomi tahun depan,” ujar Nailul dalam keterangannya, Sabtu (15/8).
Dia menyebut potensi perlambatan juga datang dari konsumsi rumah tangga. Kenaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026 dapat menekan daya beli masyarakat, sementara inflasi yang meningkat akibat kenaikan biaya produksi berpotensi semakin membatasi konsumsi.
Dari sisi belanja pemerintah, Nailul memperkirakan terdapat tekanan akibat normalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemotongan anggaran. Sementara itu, program KDKMP dinilai tidak lagi memberikan dorongan besar terhadap sektor konstruksi pada 2027.
Dia menilai kemampuan pemerintah desa menggerakkan Dana Desa juga berpotensi berkurang karena harus digunakan untuk membayar cicilan utang KDKMP kepada bank-bank Himbara.
“Akibatnya, daya ungkit dari desa akan tergerus secara signifikan pada 2027,” kata Nailul.
Selain pertumbuhan ekonomi, Nailul mengkritisi sejumlah asumsi makro lain dalam RAPBN 2027. Salah satunya target inflasi 2,5 persen dengan deviasi 1 persen.
Menurut dia, target tersebut belum memperhitungkan sejumlah risiko yang dapat mendorong kenaikan harga pangan, termasuk potensi fenomena El Nino serta imported inflation.
Nailul memproyeksikan inflasi 2027 dapat mencapai 5,74 persen jika berbagai risiko tersebut terjadi. Fenomena cuaca ekstrem pada akhir 2026 hingga 2027, misalnya, dapat memengaruhi produksi pangan dan mendorong kenaikan harga beras serta komoditas strategis lainnya.
Asumsi nilai tukar rupiah juga dinilai terlalu optimistis. Pemerintah mematok nilai tukar dalam kisaran Rp16.800-17.500 per dolar AS.
Nailul memproyeksikan rupiah justru dapat mencapai Rp18.400 per dolar AS. Menurut dia, tekanan terhadap rupiah masih datang dari rendahnya kepercayaan investor serta potensi capital outflow jika pengelolaan fiskal tidak dilakukan secara prudent.
Pertumbuhan ekonomi belum otomatis ciptakan banyak lapangan kerja
Warga korban PHK Hotel dan wisata di Puncak Bogor dampak segel izin lingkungan oleh KLH mengadakan demo di Simpang Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025) pagi, menunggu Menteri Hanif melintas. IDN Times/IDN Times. Kritik lain datang dari Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dia menilai pemerintah terlalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai jawaban atas berbagai persoalan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja.
Kualitas pertumbuhan ekonomi justru menunjukkan tren penurunan dalam menyerap tenaga kerja. Jika sebelumnya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lebih dari 400.000-500.000 lapangan kerja atau tambahan penduduk bekerja, angka tersebut kini turun menjadi sekitar 340.000, ungkapnya.
“ini menunjukkan kalau masih bergantung pada pertumbuhan ekonomi artinya kita akan menghadapi penurunan kesempatan kerja justru karena banyak investasi-investasi yang diklaim menarik untuk hilirisasi untuk berbagai lapangan kerja tapi ternyata investasi-investasi lebih banyak yang sifatnya adalah padat modal dibandingkan padat karya.,” kata Bhima dalam konferensi pers Kabinet Bayangan, Jumat malam (14/8).
Bhima menyoroti tingginya jumlah pengangguran dari kalangan sarjana serta gelombang PHK yang terjadi sepanjang 2026. Dia menyebut terdapat sekitar 1 juta pengangguran dari kalangan sarjana, sementara data PHK berada di kisaran 86.000 orang berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan hingga 126.000 orang berdasarkan data Apindo.
Bhima juga mengkritik model pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih bergantung pada sektor-sektor ekstraktif. Ketergantungan tersebut dikhawatirkan turut membuat penerimaan pajak masih bertumpu pada sumber daya alam, bukan pada basis perpajakan yang lebih progresif.
