Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat, Ekonom: Tidak Semua Lahan Berpotensi Dijadikan Tambang
- Kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat penambangan nikel memicu kekhawatiran serius.
- Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tambang di daerah konservasi dan pariwisata strategis.
- Ronny P. Sasmita meminta moratorium pertambangan di Raja Ampat, regulasi lebih ketat, dan diversifikasi peluang ekonomi.
Jakarta, FORTUNE - Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan Raja Ampat akibat aktivitas penambangan nikel memicu kekhawatiran serius.
Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita menilai kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tambang di daerah yang juga memiliki status konservasi dan pariwisata strategis.
Ronny mengatakan, pemerintah masih menganggap pertambangan sebagai sektor “anak emas” dibanding sektor lainya, tanpa memikirkan imbasnya di masa depan terhadap sebuah kawasan. Meskipun aktifitas pertambangan tersebut dilakukan di kawasan konservasi berstatus khusus, tetapi kerusakannya dapat menyebar ke kawasan lainnya.
"Persoalan mindset ini perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini. Pemerintah perlu belajar dari kasus-kasus pertambangan di Sulawesi, yang secara ekonomi dan sosial justru lebih merugikan Indonesia," kata dia, Senin (10/6).
Karena itu, Ronny meminta agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama di Papua, khususnya Raja Ampat
Ia meminta diberlakukannya regulasi yang lebih ketat untuk tambang di kawasan konservasi, agar tidak mengorbankan potensi pariwisata maupun kelestarian alam setempat. Kelestarian alam, mulai dari biota laut, kontour lahan, bentuk asli kawasan, sampai pada vegetasi harus dipastikan terjaga dan terjamin, baik secara konstitusional maupun secara teknis operasional.
Hal yang tak kalah penting, pertambangan di Raja Ampat harus dimoratorium untuk kemudian ditinjau ulang serta dilakukan kajian khusus lanjutan, sampai ditemukan formula baru dan aturan main baru yang lebih tepat dan memberikan ruang kepada Raja Ampat sebagai kawasan strategis pariwisata nasional untuk berkembang.
Diversifikasi potensi ekonomi
Terakhir, ia meminta kesadaran pemerintah tidak semua lahan yang berpotensi menjadi lahan pertambangan harus direalisasikan sebagai lahan pertambangan. Pemerintah perlu mendiversifikasi peluang ekonomi yang ada di Indonesia ini, agar tidak tercipta ketergantungan yang berlebihan kepada satu sektor.
"Terlalu mengutamakan kepentingan sektor pertambangan justru membuat Indonesia semakin rentan secara ekonomi, karena berbagai faktor, baik faktor harga komoditas global dan kerusakan lingkungan, maupun faktor geopolitik dan lainnya," lanjut dia.
Pemerintah juga diingatkan agar menghindari jebakan zero sum game pada komoditas nikel, agar tidak terjebak ke dalam siklus renewable energy paradox yakni ambisi untuk menyelamatkan planet dan mendorong dekarbonisasi tetapi malah menghancurkan lingkungan.
"Pertambangan, dari sisi manapun dilihat, sudah hampir pasti merusak lingkungan. Karena itu, good mining practice untuk komoditas nikel harus benar-benar diterapkan secara sangat ketat, agar imbas lingkungannya bisa minimal di satu sisi dan tidak destruktif terhadap bidang lain yang juga tak kalah strategisnya di sisi lain," ujarnya.
