Prabowo Sebut Uang Rp10 Ribu Cukup, BGN Larang SPPG Mark-up Program MBG

Jakarta, FORTUNE – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan larangan keras terhadap praktik pemangkasan maupun mark-up anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menekankan seluruh pengelola dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan bahan baku makanan untuk anak-anak penerima manfaat.

“Anggaran bahan baku itu harus penuh,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10).

Ia meminta setiap unsur pelaksana di SPPG — mulai dari ahli gizi, akuntan, hingga kepala satuan — saling mengingatkan agar kualitas gizi tetap terjaga.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap kecukupan gizi anak-anak Indonesia. Saat merancang program MBG, Prabowo menghitung sendiri biaya ideal penyediaan makanan bergizi untuk para siswa.

“[Presiden Prabowo] berkesimpulan bahwa dengan Rp10.000 itu masih bisa pakai ayam dan telur,” ujarnya.

Karena itu, BGN memastikan anggaran Rp10.000 per porsi telah mencukupi bagi penyediaan makanan bergizi dengan porsi seimbang. Prabowo, kata Nanik, memberikan instruksi khusus agar setiap dapur MBG menyediakan dua jenis lauk dan satu porsi susu setiap hari, bukan hanya satu jenis lauk seperti sebelumnya.

“Selain susu, harus ada dua jenis lauk. Presiden ingin anak-anak kita benar-benar terpenuhi gizinya,” kata Nanik.

 Ia menambahkan, arahan tersebut lahir dari tekad Prabowo membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan tangguh.

 “Beliau bercita-cita agar ke depan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang kuat dan mampu bersaing di kancah global,” ujarnya.

Nanik menyatakan program MBG bukanlah proyek komersial, melainkan bentuk nyata kepedulian Prabowo terhadap masa depan anak-anak Indonesia.

“Program MBG ini bukan bisnis,” katanya.