Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah tengah menggodok wacana program sekolah gratis dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perencanaannya, pemerintah memetakan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp 824 triliun untuk mendanai program tersebut secara maksimal. "Kami melihat 824 triliun, ada yang di pusat, ada yang masuk di APBD, yang di pusat ada di berbagai macam kementerian. Ada yang di Kementerian Pendidikan, Kemendiktisaintek, Kementerian Agama," kata Suahasil di Jakarta, Kamis (24/9).
Suahasil menyatakan satuan tugas khusus telah dikerahkan Presiden untuk merancang ulang gambaran besar atau grand design anggaran dana pendidikan tersebut. Desain ini mencakup kebutuhan anggaran untuk jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Suahasil menyatakan grand design juga memadukan ekosistem yang ada seperti sekolah rakyat, sekolah unggulan, sekolah terintegrasi, dan LPDP. “Coba lihat lagi uang Rp824 triliun 1 tahun, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ,” katanya.
Negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang 1945.
Pada rapat terbatas yang dipimpin Prabowo Subianto pada 23 September 2026, pemerintah berencana memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia melalui penerapan pendidikan gratis di seluruh jenjang sekolah negeri.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/9).
Selain pendidikan gratis di sekolah negeri, pemerintah juga akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, yang mencakup uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal.
“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ujar Teddy.
Dalam Nota Keuangan, anggaran pendidikan tahun 2027 akan dialokasikan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berasal dari anggaran pendidikan, yakni alokasi sebesar Rp240 triliun.