Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Koperasi Desa Merah Putih memiliki dapat meraup keuntungan karena akan menjadi jalur penyaluran berbagai barang bersubsidi pemerintah asalkan pelaksanaannya berjalan baik dan tidak terjadi praktik korupsi.
“Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang bersubsidi disalurkan lewat koperasi desa merah putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja sudah pasti untung asal tidak dikorupsi,” ujarnya di Yogyakarta, dikutip Jumat (17/7).
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menjelaskan skema pendanaan kopdes melalui anggaran Rp240 triliun pinjaman pemerintah kepada Himbara. Pokok dan bunga cicilannya dibayar oleh Kementerian Keuangan sebeasr Rp40 triliun per tahun dengan tenor 6 tahun.
“Mungkin setahun sekitar Rp40 triliun, sesuai dengan jumlah operasi yang beroperasi,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah nominal tersebut cukup, Purbaya yakin bahwa dana tersebut cukup untuk membiayai operasional Koperasi Desa Merah Putih.
"Cukup. Ada sedikit dana tambahan, pegawai-pegawainya berapa, dua tahun pertama tuh, pegawai koperasinya dibiayai oleh negara untuk pelatihannya dan gaji selama dua tahun pertama, 1,5 tahun pertama. Setelah itu, mereka jalan sendiri," kata Purbaya.
Sementara itu, pemerintah akan memberikan modal awal sebesar Rp3 miliar per koperasi. Dana tersebut bukan berasal dari APBN melainkan pinjaman yang diajukan pemerintah kepada Himbara, dengan tenor 6 taun dan bunga 6 persen per tahun.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih telah mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp 56,69 miliar per 2026 dengan volume transaksi sebesar 54.305.
Menurut laman Simkopdes yang dilansir Jumat (17/7), produk dengan volume transaksi paling besar adalah pupuk NPK Phonska, dengan nilai transaksi Rp15,09 miliar. Saat ini, terdapat 83.380 total koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.