Realisasi Penyaluran Beras SPHP Masih Jauh dari Target

06 Okt 2025, 17:30 WIB

Eko Wahyudi

Ilustrasi beras SPHP. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

Realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 29,24 persen dari target nasional hingga Oktober 2025.
Stok beras nasional mencapai 3,84 juta ton, tapi penyaluran SPHP terhambat oleh program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Penyaluran bantuan pangan beras periode Juni-Juli mencapai 99,57 persen dari total alokasi, menunjukkan capaian positif.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE — Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2025 masih jauh dari target nasional. Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga 4 Oktober 2025 realisasi penyaluran baru mencapai 438.500 ton atau sekitar 29,24 persen dari total target yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, dalam Rapat Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Senin (6/10), mengatakan rendahnya serapan beras SPHP ini disebabkan oleh sejumlah faktor di lapangan, antara lain penyesuaian harga serta dinamika pasokan di pasar.

Meski begitu, ia memastikan Bapanas dan seluruh pemangku kepentingan terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional melalui berbagai langkah strategis, seperti "Gerakan Pangan Murah (GPM),” ujarnya.

Meski penyaluran SPHP belum optimal, stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog dilaporkan masih sangat mencukupi. Hingga awal Oktober, total stok mencapai 3,84 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,45 juta ton (37,95 persen) berusia simpan lebih dari enam bulan, sementara 29,99 ribu ton di antaranya mengalami penurunan mutu.

Namun, Bapanas menegaskan kondisi tersebut masih dalam batas aman. Seluruh beras yang mengalami penurunan kualitas akan menjalani pemrosesan ulang sebelum disalurkan kembali agar tetap layak konsumsi.

Dampak gerakan pangan murah terhadap penjualan SPHP

Bapanas juga mencatat adanya efek kompetisi harga di lapangan yang memperlambat penyaluran beras SPHP. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, dinilai menawarkan beras dengan harga setara gudang. Akibatnya, mitra kios pangan seperti KDKMP dan RPK kesulitan menjual SPHP dengan margin keuntungan wajar.

“Mitra penyaluran kios pangan KDKMP dan RPK melaporkan penurunan minat masyarakat membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI dan Polri,” ujar Nita.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi antar-lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih program yang justru menghambat tujuan utama stabilisasi harga dan pasokan pangan.

Berbeda dari SPHP, penyaluran bantuan pangan beras justru menunjukkan capaian positif. Hingga 3 Oktober 2025, realisasi penyaluran bantuan periode Juni–Juli telah mencapai 363.959 ton, atau 99,57 persen dari total alokasi, "dengan unggah dokumen sebesar 98 persen dari total set dokumen penyaluran,” kata Nita.

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada triwulan II-2025, yang bertujuan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.