Sebanyak 81.778 Kopdes Merah Putih Berdiri, Anggota Tembus 964 Ribu
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus memperkuat pengawasan sekaligus mendorong perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai salah satu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di akar rumput.
“Saat ini telah terbentuk 81.778 Koperasi Desa Merah Putih berbadan hukum dengan jumlah anggota 964.693 warga desa,” ujar Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kemenkop, Koko Haryono, saat menyampaikan pidato kunci Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam forum Indonesia Economic Summit 2025: Sinergi Perbankan, BUMN, dan Swasta untuk Mendukung Asta Cita Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Kamis (2/10).
Koko menegaskan capaian ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa Kopdes Merah Putih telah menjadi gerakan yang hidup di tengah masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan koperasi ini membawa dampak strategis, mulai dari membuka peluang usaha baru di desa seperti toko sembako, apotek, hingga klinik desa; menyalurkan barang subsidi dengan harga terjangkau; serta menjadi pusat agregasi produk lokal yang memperpendek rantai distribusi sekaligus memberi nilai tambah bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Lebih jauh, dari sisi ketenagakerjaan, setiap unit Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 10–20 pekerja. “Maka ribuan Kopdes Merah Putih dapat menyerap banyak tenaga kerja secara nasional,” jelasnya.
Pemerintah, lanjutnya, juga memberi perhatian khusus agar Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi penyalur barang subsidi, tetapi juga berfungsi sebagai mitra distribusi produk-produk BUMN. “Kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mengurangi kebutuhan operasi pasar secara bertahap karena kebutuhan pokok dapat dijangkau langsung masyarakat melalui koperasi,” tambah Koko.
Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Danantara Indonesia, Reza Yamora Siregar, menekankan pentingnya penguatan desa sebagai basis pembangunan ekonomi nasional.
“Data menunjukkan bahwa 60 persen dari wilayah Indonesia masih berupa pedesaan. Jadi kalau kita mau memajukan ekonomi, kita harus memulainya dari desa. Jika desa kuat, maka Indonesia akan kokoh. Jika desa makmur, maka bangsa ini akan sejahtera,” ujarnya.
Menurut Reza, hadirnya Kopdes Merah Putih selaras dengan RPJM 2025–2029 yang menargetkan kemandirian ekonomi desa melalui penggerakan potensi lokal. Ia menekankan bahwa koperasi ini bukan sekadar wadah simpan pinjam seperti konsep lama, melainkan gerakan kolektif untuk membangun ekonomi berbasis gotong royong.
“Melalui koperasi, pemerintah ingin memastikan pembangunan benar-benar dirasakan sampai tingkat terbawah sehingga pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat terwujud,” ujarnya.
Reza juga membandingkan dengan pengalaman negara lain. Ia mencontohkan India yang memiliki National Rural Livelihood Mission untuk mendorong inklusi keuangan dan akses pasar di pedesaan, atau Brazil dengan konsep Solidarity Economy yang menempatkan koperasi sebagai penggerak ekonomi alternatif.
“Saya yakin dengan adanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masyarakat desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan. Dari desa lahirlah strategi pertumbuhan ekonomi yang mampu mengelola potensi, menghadapi tantangan, dan menciptakan inovasi demi kesejahteraan warganya,” katanya.
