Teten Sebut Anggaran KemenkopUKM 2025 Sebenarnya Masih Kurang

12 Sep 2024, 11:25 WIB

MenkopUKM, Teten Masduki. (dok. KemenkopUKM)

Jakarta, FORTUNE – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM), Teten Masduki, di hadapan Komisi VI DPR menilai anggaran KemenkopUKM untuk 2025—yang mencapai Rp937,17 miliar—masih kurang.

Meski begitu, dia tetap menerima jumlah anggaran yang sudah ditetapkan.

“Ini kurang sebenarnya, Pak, tapi ya sudah. [Anggaran] ini akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp388,23 miliar, dan untuk kewirausahaan Rp548,92 miliar," ujarnya, Rabu (11/9).

Komisi VI DPR menyetujui alokasi anggaran KemenkopUKM tahun anggaran 2025 sebesar Rp937,17 miliar. Angka ini turun 37,44 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024 yang mencapai Rp1,49 triliun.

"Kami harap Komisi VI terus memberikan dukungan penuh pada KemenkopUKM, terutama dalam mendorong inovasi berkelanjutan terkait pengembangan koperasi dan UKM yang tangguh di era persaingan yang ketat," kata Teten.

Laporan kinerja

Pada rapat, Teten juga menyampaikan sejumlah capaian kinerja KemenkopUKM selama lima tahun terakhir di bawah kepemimpinannya. Beberapa hal tersebut di antaranya peningkatan skala usaha mikro melalui program hilirisasi dengan pembangunan 11 rumah produksi bersama (RPB); pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis komoditas unggulan daerah melalui koperasi; sampai transformasi pembiayaan UMKM yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan perbankan.

Selain itu, Teten juga menyampaikan bahwa realisasi peningkatan rasio kewirausahaan per Februari 2024 mencapai 3,34 persen, sementara program transformasi digital UMKM mencapai 25,45 juta hingga Mei 2024.

Menurutnya, berbagai pencapaian ini tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang dilakukan bersama dengan DPR.

“Kemitraan yang sangat erat ini kami rasakan sangat membantu kami dalam merumuskan kebijakan strategis, untuk pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia yang cukup,” ujarnya.

Tanggapan DPR

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI, Harris Turino, berpesan agar KemenKopUKM dapat mendorong penyelesaian korban dari koperasi simpan pinjam bodong atau koperasi bermasalah yang telah merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah.

“Mohon untuk dibantu paling tidak didorong penyelesaiannya agar proses homologasi bisa dijalankan karena sudah banyak korban,” katanya.

Pimpinan Komisi VI DPR, Arya Bima, mengungkapkan pentingnya merancang program kerja berkesinambungan, agar kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah tetap terjaga.

"Kami yakin KemenkopUKM bisa bernavigasi untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Kami mendorong agar kolaborasi dengan berbagai sektor dapat dilakukan demi daya saing UMKM kita di pasar global," ujarnya.