Agar Tidak Tertipu, Pahami Pedoman Ini Sebelum Bertransaksi QRIS

Untuk menghindari kejadian serupa, Bank Indonesia (BI) menghimbau konsumen, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan pedagang/merchant, untuk bersama-sama meningkatkan keamanan dalam bertransaksi menggunakan QRIS. 

Dalam melakukan transaksi menggunakan QRIS, masyarakat sebagai konsumen dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi di dalam aplikasi pada saat memindai QRIS. 

"Antara lain memastikan nama pedagang/merchant yang tercantum di dalam aplikasi memang benar pedagang yang menerima pembayaran sesuai dengan tujuan transaksi yang dilakukan, serta mengikuti petunjuk pembayaran yang diinformasikan oleh pedagang," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono melalui konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa sore (11/4). 

Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan transaksi apabila menemukan kejanggalan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil merchant yang menerima pembayaran atau informasi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. 

Adapun bagi PJP seperti perbakan dan dompet digital, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) juga telah menerbitkan pedoman edukasi kepada pedagang/merchant dan pengguna QRIS, agar dapat meningkatkan keamanan transaksi QRIS. 

"Untuk itu, BI mengharapkan PJP melaksanakan pedoman tersebut," kata Erwin. 

Selain upaya mitigasi risiko oleh PJP terhadap risiko penipuan yang dilakukan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab, merchant juga diharapkan dapat memastikan keamanan QRIS yang ditampilkan agar tidak dapat diganti atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. 

"Secara reguler merchant diharapkan juga senantiasa memeriksa QRIS miliknya, sehingga QRIS yang ditampilkan memang benar QRIS milik merchant terkait dan tidak diganti atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," jelas Erwin. 

Dalam hal terdapat pedagang yang merasa dirugikan dengan tindakan penipuan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab, dapat melaporkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.