Bahas TikTok “E-commerce”, Bos TikTok Akan Bertemu Presiden Jokowi

Jakarta, FORTUNE -  Kabar soal hadirnya TikTok e-commerce di Tanah Air masih berlanjut. Menyoal ini Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM), Teten Masduki, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menemui Chief Executive Officer (CEO) TikTok, Shou Zi Chew.

Teten menjelaskan CEO TikTok perlu berdialog lebih lanjut sebelum membangun bisnis baru.

Pertemuan keduanya diperkirakan dijadwalkan pada 30 Oktober–5 November 2023.  

“Saya sudah dengar dan memang senior TikTok sudah mengajukan bertemu dengan presiden,” ujar Teten dalam acara GDP Venture Power Lunch di Jakarta, Selasa (24/10).

"Saya juga diminta Bapak Presiden [Joko Widodo] menemui CEO TikTok karena mau bisnis lagi di Indonesia," katanya.

Terkait pertemuan ini, Teten mengatakan surat terkait pertemuan tersebut telah sampai ke tangan Jokowi.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi sinyal kemungkinan hadirnya TikTok e-commerce di Tanah Air, sebab sebelumnya saat masih beroperasi sebagai social commerce keuntungan yang diraih cukup tinggi, yakni berkisar Rp8 triliun hingga Rp9 triliun.

“Artinya apa, mereka (TikTok) tetap mau bisnis di Indonesia," ujarnya.

Dia juga menjelaskan pemerintah tidak anti dengan investasi dan teknologi asing. Namun, pemerintah berwenang mengatur regulasi agar sektor ekonomi lainnya terlindungi,

"Supaya korbannya tidak banyak, ada sektor ekonomi yang harus kita lindungi. Kalau enggak, mereka habis. Cara melindunginya pintar-pintar kita semua keberpihakan terhadap apa yang kita punya," katanya. 

Sebelumnya, TikTok menutup fitur TikTok Shop di Indonesia pada 4 Oktober. Langkah ini guna memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No.31/2023 yang terbit pada 27 September.

TikTok belum mengajukan izin e-commerce sejak menutup fitur TikTok Shop. Hal ini diungkap Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag, Rifan Ardianto.

"Kami menunggu sejauh mana teman-teman TikTok Indonesia akan mengajukan izin usaha sebagai e-commerce atau tidak," kata Rifan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (12/10).