Comscore Tracker
TECH

Menkominfo Klaim Blokir 534.183 Konten Judi Online sejak 2018

Banyak konten judi online yang bermunculan setiap hari.

Menkominfo Klaim Blokir 534.183 Konten Judi Online sejak 2018Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate berbicara saat menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (3/8). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

by Eko Wahyudi

Jakarta, FORTUNE - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebutkan situs dan aplikasi judi online yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sudah diblokir.

Selama ini, kata Johnny, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutus akses konten perjudian sebanyak 534.183 sejak 2018. 

Ia mengklaim sepanjang Januari hingga Juli 2022, setidaknya ada 12.300 konten judi online per bulan yang telah dihapus Kominfo. Per harinya, kata dia, 410 konten perjudian online telah diblokir atau diputuskan aksesnya. “Dan setiap hari juga ada banyak konten perjudian yang muncul kembali,” kata dia saat konferensi pers, Rabu (3/8).

Pemblokiran dilakukan dengan cyber drone Kominfo dan surveilance system. Menurutnya sistem tersebut bekerja 24 jam dalam tujuh hari. Sistem tersebut memonitor dan membersihkan ruang digital Indonesia. 

Daftar yang telah diblokir

Di samping itu, terdapat 15 Sistem Elektronik yang telah diblokir Kominfo karena mengandung unsur judi. 15 Sistem Elektronik itu diselenggarakan oleh 6 PSE terdaftar. 

1. Domino Qiu Qiu

2. Topfun

3. Pop Domino

4. MVP Domino

5. Pop Poker

6. Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online

7. Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online

8. Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu

9. Ludo Dream

10. Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU 

11. Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa 

12. Poker Texas Boyaa

13. Poker Pro.id

14. Pop Big2

15. Pop Gaple

Aturan PSE bukan untuk membatasi

Adapun terkait kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kata dia, merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan akuntabilitas perusahaan elektronik yang beroperasi di Indonesia. "Bukan untuk membatasi perkembangan platform digital di Indonesia," kata dia.

Melalui kebijakan PSE, pemerintah berharap dapat menghadirkan kebijakan yang lebih baik untuk perkembangan industri sektor digital termasuk industri game lokal.

Ia mengimbau masyarakat agar dapat memahami bahwa PSE yang melakukan kegiatan judi online melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2). Juga Pasal 96 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PSE tersebut tidak diizinkan beroperasi di Indonesia.

“Pemerintah mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online yang tentunya akan merugikan masyarakat,” kata Johnny.

Related Articles