BBM Naik, Apindo Yakin Inflasi Masih Terkendali di Bawah 7%

05 Sep 2022, 14:24 WIB

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani. (dok. APINDO)

Jakarta, FORTUNE – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) bersubsidi akhir pekan lalu. Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan kenaikan tak terlalu dikhawatirkan pelaku usaha dan diyakini masih membuat inflasi terjaga.

Haryadi mengatakan, situasi saat ini masih relatif lebih baik daripada situasi saat awal pandemi di tahun 2020. Saat itu, permintaan dari pasar benar-benar hilang.

“Insyallah, demand masih akan tumbuh. Ini seiring juga dengan Foreign Direct Investment yang masuk, lalu kegiatan-kegiatan usaha sudah mulai aktif kembali, yang kemarin sempat terpukul karena pandemi. Sektor pariwisata yang terkena paling dalam, ini juga perlahan sudah mulai menunjukkan geliatnya,” ujar Hariyadi dalam keterangan kepada media, Senin (5/9).

Hal lain yang juga menjadi catatan, pemerintah harus mampu mengenjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri agar tak mempengaruhi iklim usaha dan investasi dalam negeri, di samping menjaga daya beli masyarakat. Pasalnya, pendorong ekonomi, hampir 60 persen di antaranya berasal dari konsumsi domestik atau rumah tangga

“Kalau tidak banyak kegaduhan secara politik, saya rasa akan berjalan dengan baik," ujarnya.

Inflasi Indonesia lebih terkendali

Shutterstock/Luis A. Orozco

Hariyadi inflasi yang dialami Indonesia juga secara praktis lebih terkendali dibandingkan negara-negara lain di dunia. Hal inilah yang membuat Apindo begitu yakin bahwa Indonesia akan melewati krisis global ini dengan baik.

“Perkiraan kami, kalaupun naik, inflasi masih di bawah 7 persen, mungkin sekitar 6 persen,” katanya.

Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, harga-harga barang juga diprediksi naik. “Perkiraan kami (Apindo), kemungkinan kalau naik, masih di bawah 15 persen, atau rata-rata masih di kisaran 10 persen,” ucapnya.

Dampak pada sektor transportasi dan logistik

Opsi logistik. (Pixabay/Geralt)

Kenaikan harga barang disebabkan oleh membengkanya biaya transportasi dan logistik sejalan dengan besarnya komponen BBM dalam operasional sektor tersebut.

“Sektor logistik sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan naik rata-rata 10 persen, kalau biaya trucking asosiasinya sudah mengatakan bahwa mereka akan menaikkan kira-kira 25 persen,” katanya.

Meski demikian, kenaikan harga ini tidak tertransmisi dengan besaran yang sama ke harga barang lainnya yang tidak terdampak langsung kenaikan harga BBM. “Pasti naik, tapi tidak mengikuti sektor utama yang terkena (transportasi dan logistik),” ujarnya.

Prospek Indonesia masih dipandang baik

Wisatawan berjalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Minggu (26/12/2021). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/nym.

Kenaikan harga BBM dan inflasi yang terjadi tidak berpengaruh signifikan pada kegiatan ekspansi di dunia usaha. Kenaikan harga BBM dipandang sebagai kenaikan yang pasti terjadi.

“Mereka (para investor) melihatnya jangka panjang. Dan Indonesia dipandang relatif mempunyai prospek yang sangat baik sebetulnya. Tergantung, bagaimana kita mengelola ekspektasi ini sesuai dengan kenyataan di lapangan,”ujarnya.

Bansos cukup efektif bagi masyarakat rentan

Presiden Jokowi menyerahkan BLT BBM Perdana di Jayapura. (dok. Pos Indonesia)

Dia juga berpandangan, Bantuan Sosial (Bansos) BBM–dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan lainnya–yang tengah disalurkan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan cukup efektif, terutama bagi masyarakat yang rentan.

“Tapi, di dalam subsidinya nanti, sebaiknya juga dilakukan subsidi tertutup supaya APBN bisa lebih optimal di dalam pengelolaannya,” katanya.

Pemberian subsidi atau bansos bisa mencerminkan semakin sedikit yang butuh bantuan negara, maka negara tersebut semakin makmur. “Yang paling penting, adalah bagaiamana kita bisa mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” ujar Hariyadi.

Harapan dari Apindo

Dok. Pribadi

Apindo akan mendorong agar turunan dari UU Cipta Kerja dapat dipercepat, sehingga akses investasi dapat segera direalisasikan. Regulasi itu akan mengatur sejumlah turunan peraturan, sistem Online Single Submission (OSS), hingga fungsi intermediasi sektor perbankan.

“Kalau dari sisi pemerintah, tentunya kita berharap bahwa di dalam program ke depan ini, fungsi stimulant dari program APBN ini juga harus dikedepankan. Karena, selama ini kalau dari kalangan usaha kan merasakannya APBN lebih mengedepankan instrumen budgeter-nya,” kata Hariyadi.

Apindo berharap Bank Indonesia dapat mempertahankan suku bunga di posisi terakhir–yang sudah naik 0,25 basis poin–paling tidak hingga akhir tahun 2022. “Kalau itu tetap dinaikkan, itu akan berdampak pada Capital Cost yang tinggi, nah itu bisa mengurangi minat orang untuk ekspansi,”ujarnya.