Danantara: Indonesia Dapatkan Tambahan 12 Persen Saham Freeport

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia dipastikan akan mendapatkan tambahan 12 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Hal ini diungkapkan oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan P. Roeslani, yang menyinggung bahwa proses negosiasi dengan pihak Freeport-McMoran telah mencapai tahap akhir.

“Semua kesepakatannya sudah kita secure, ya. Negosiasinya sebenarnya sudah semuanya selesai. Sekarang tinggal melihat draft dari detailnya saja,” kata Rosan saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (8/10).

Ia menambahkan bahwa kesepakatan prinsip telah tercapai dan kini tinggal menunggu finalisasi administratif.

Menurut Rosan, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport bukanlah hal baru. Pembahasan mengenai tambahan saham ini telah berlangsung selama lebih dari enam bulan.

“Ini bukan negosiasi yang baru satu-dua bulan. Sudah berjalan cukup lama,” ujarnya.

Rosan juga memastikan Indonesia akan mendapat tambahan saham tersebut secara cuma-cuma (free of charge) tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Kesepakatan ini juga mencakup komitmen menjaga keselamatan kerja dan standar operasi pertambangan berkelas dunia di kawasan tambang Freeport.

Saat ini pemerintah Indonesia melalui MIND ID telah memegang 51 persen saham PT Freeport Indonesia, sementara Freeport-McMoran menguasai sekitar 49 persen. Dengan tambahan 12 persen saham baru ini, kepemilikan Indonesia akan semakin dominan, memperkuat kontrol nasional atas salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia.

Rosan tidak menyebutkan tanggal pasti penandatanganan kesepakatan, tapi ia memastikan proses tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Insya Allah segera,” ujarnya.

Sebelumnya, Rosan telah bertemu dengan CEO Freeport McMoran, Kathleen Quirk, dan Chairman Freeport McMoran, Richard Adkerson, di Amerika Serikat pada beberapa waktu lalu.

Di lokasi yang sama, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan pihaknya baru bisa memberikan kejelasan soal negosiasi sudah final atau tidak.

Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat dikatakan final jika telah beroleh tanda tangan kontrak resmi.

Dia pun tidak bisa memastikan apakah pengalihan saham ini dibarengi dengan perpanjangan izin operasi PTFI di Indonesia.

“Ya, itu bagian yang masih dibicarakan dengan pemerintah,” ujarnya.

Untuk diketahui, Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2041, tapi terdapat potensi diperpanjang hingga 2061.