Pemerintah Mau Stop Impor BBM Mulai Tahun Ini Lewat Mandatori Biodiesel
- Kementerian ESDM menargetkan mandatori biodiesel sebagai bagian dari program ketahanan energi 2026 untuk menekan impor BBM.
- Realisasi pemanfaatan biodiesel meningkat sejak 2021, dengan penerapan B40 pada 2025 dan surplus pasokan solar di Indonesia.
- Pemerintah juga berencana tidak lagi mengimpor bensin beroktan tinggi pada 2027 serta mengembangkan avtur dari kelebihan pasokan solar nasional.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penerapan mandatori biodiesel B50 sebagai bagian program strategis ketahanan energi 2026. Kebijakan tersebut diharapkan bisa menekan impor bahan bakar minyak pada tahun ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan B50 diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi dalam negeri, serta memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.
Menurutnya, implementasi mandatori biodiesel menunjukkan peningkatan konsisten sejak 2021. Menurut catatan Kementerian ESDM, pada periode tersebut realisasi pemanfaatan B30 mencapai 9,3 juta kilo liter. Kemudian pada 2022 meningkat menjadi 10,4 juta kiloliter, lalu mencapai 12,3 juta kiloliter pada 2023 dan 13,2 juta kiloliter pada 2024 melalui penerapan B35.
Pada 2025, pemerintah menerapkan mandatori B40 dengan realisasi pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik hingga Desember 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter. Capaian tersebut setara dengan 105,2 persen dari target sebesar 13,5 juta kiloliter, serta berkontribusi pada penurunan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter.
Bahlil mengatakan, peningkatan mandatori biodiesel didukung oleh penguatan kapasitas kilang, termasuk RDMP Balikpapan. Hasilnya, Indonesia surplus pasokan solar.
"Dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter," ujar Bahlil saat Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (22/1).
Dengan kondisi tersebut, menurutnya, Indonesia berpotensi besar tidak impor solar pada 2026.
Sejalan dengan itu, Kementerian ESDM juga tengah melaksanakan uji bahan bakar biodiesel dengan kadar campuran lebih tinggi, termasuk B50 untuk mesin diesel. Hasil uji tersebut akan menjadi dasar pengembangan kebijakan mandatori biodiesel ke depan.
Selain solar, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis di sektor bensin. Melalui penguatan kebijakan bioenergi dan optimalisasi kilang, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor bensin beroktan menengah dan tinggi pada 2027.
"Kemudian pada 2026 ini kami juga merancang untuk 2027 tidak lagi kita melakukan impor bensin yang RON 92, 95, 98. Nah ini kita akan selesaikan nanti di akhir 2027," ujar bahlil.
Selain solar dan bensin, pemerintah juga enargetkan menekan impor bahan bakar pesawat atau avtur. Optimalisasi kelebihan pasokan solar nasional dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pengembangan avtur di dalam negeri.
"Kemeterian ESDM dengan Pertamina bekerja keras agar kelebihan solar yang 1,4 juta KL dikonversi menjadi bahan baku dalam membangun avtur, agar 2027 betul-betul kita sudah tidak melakukan impor avtur, solar C51, kemudian bensin yang RON 92, 95, 98 jadi tinggal kita impor itu yang RON 90 saja yang untuk subsidi itu untuk BBM," pungkas Bahlil.
