Green Investment Butuh Bukti, Bisnis Assurance Kian Strategis

Jakarta, FORTUNE – Investasi hijau di Indonesia mulai bergerak dari sekadar wacana menuju proyek dan pembiayaan bernilai besar. Dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, pemerintah mencatat komitmen investasi senilai Rp278,33 triliun dari 13 nota kesepahaman (MoU) dan tiga Letter of Intent (LoI). Komitmen tersebut mencakup sektor energi bersih, kelautan, karbon, kehutanan, hingga infrastruktur hijau.

Namun, semakin besar arus modal menuju ekonomi hijau, semakin penting pula satu pertanyaan: bagaimana memastikan investasi dan aktivitas bisnis yang disebut berkelanjutan benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan? Hal tersebut membuka peluang bagi bisnis pengujian, inspeksi, sertifikasi, verifikasi, dan assurance. Layanan ini dibutuhkan untuk memastikan produk, proses, proyek, maupun klaim keberlanjutan perusahaan dapat diukur dan diverifikasi secara independen.

Investor dan pengusaha nasional, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai kebutuhan tersebut merupakan bagian penting dari perkembangan green investment. Menurutnya, investasi hijau tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan energi terbarukan atau teknologi rendah emisi, tetapi juga membutuhkan sistem yang memastikan praktik keberlanjutan benar-benar berjalan.

"Green investment bukan hanya soal membangun energi terbarukan. Yang tidak kalah penting adalah membangun sistem yang memastikan praktik keberlanjutan benar-benar diterapkan," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis, Senin (10/8).

Konsep ekonomi hijau sendiri semakin luas. Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU), Arifin Lambaga, mengatakan ekonomi hijau tidak lagi sekadar menjadi tuntutan regulasi, tetapi berkembang menjadi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Menurutnya, konsep tersebut bertumpu pada tiga pilar, yakni lingkungan (planet), kesejahteraan (prosperity), dan masyarakat (people).

Perubahan tersebut berjalan beriringan dengan penguatan kerangka keuangan berkelanjutan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3 pada 2026. Versi terbaru ini menandai penyelesaian pengembangan standar klasifikasi aktivitas ekonomi berkelanjutan untuk seluruh sektor terkait Nationally Determined Contribution (NDC).

TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan sekaligus mendukung target net zero emission Indonesia. Versi 3 memperluas kriteria teknis ke sejumlah sektor, termasuk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, manufaktur, pengelolaan air dan limbah, serta sektor pendukung seperti informasi dan komunikasi serta aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Dengan semakin jelasnya klasifikasi aktivitas berkelanjutan, kebutuhan terhadap data, pengukuran, dan mekanisme verifikasi ikut meningkat. Investor tidak cukup hanya mengetahui bahwa suatu proyek atau perusahaan mengklaim mendukung ekonomi hijau. Mereka juga membutuhkan kepastian mengenai standar yang digunakan dan bagaimana kepatuhan terhadap standar tersebut dibuktikan.

Pasar pembiayaan berkelanjutan menunjukkan perkembangan serupa. OJK mencatat akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan mencapai Rp74,14 triliun per Desember 2025. Dari jumlah tersebut, instrumen bertema lingkungan atau green menyumbang 42,72 persen, sosial 28,82 persen, sustainability 26,44 persen, dan sustainability-linked 2,02 persen. OJK juga memproyeksikan akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan tumbuh rata-rata 55,11 persen per tahun melalui roadmap pasar modal berkelanjutan 2026–2030.

Besarnya aktivitas tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan berkelanjutan telah menjadi bagian dari pasar keuangan. Konsekuensinya, kebutuhan terhadap pihak independen yang dapat menguji dan memverifikasi informasi keberlanjutan ikut meningkat.

Sandiaga melihat perubahan tersebut turut memperluas cakupan peluang dalam green investment. Menurutnya, investor tidak lagi hanya melihat proyek energi bersih sebagai objek investasi, tetapi juga bisnis yang menyediakan sistem pendukung agar prinsip keberlanjutan dapat diterapkan dan dibuktikan.

"Investor tidak lagi hanya melihat proyek energi hijau sebagai peluang investasi, tetapi juga perusahaan yang menyediakan sistem dan layanan yang memungkinkan keberlanjutan diterapkan secara nyata," katanya.

Dalam ekosistem tersebut, industri Testing, Inspection, Certification, Verification, and Assurance (TICVA) mendapat peran untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai standar. Layanannya mencakup pengujian produk, inspeksi proses, sertifikasi, verifikasi, hingga assurance atas informasi tertentu yang dibutuhkan pelaku usaha maupun pasar.

Salah satu pemain di sektor tersebut adalah MUTU. Perusahaan yang telah beroperasi lebih dari tiga dekade itu menyediakan layanan sertifikasi, inspeksi, pengujian, verifikasi, dan assurance bagi berbagai sektor industri. Arifin mengatakan, perusahaan kini tengah melakukan transformasi bisnis seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap layanan berbasis keberlanjutan. Pengembangan tersebut mencakup sertifikasi lingkungan, ESG, halal, hingga layanan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Menurutnya, perubahan tersebut juga membuka ruang bagi MUTU untuk memperluas perannya dari perusahaan TIC menjadi mitra bagi pelaku usaha dalam menjalankan agenda keberlanjutan. "Kami punya satu platform pemikiran bahwa green menjadi salah satu tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan," ujar Arifin.

Arifin mengatakan kesamaan pandangan mengenai keberlanjutan juga mempertemukan visi MUTU dengan Sandiaga, yang berencana menanamkan investasi di perusahaan tersebut. Menurutnya, peluang kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan penambahan modal, tetapi juga membuka kemungkinan pengembangan bisnis yang lebih luas di sektor keberlanjutan. "Kami ingin lebih dari sekadar perusahaan TIC. Kami ingin menjadi green partner" kata Arifin.

Kehadiran investor dengan perhatian pada agenda keberlanjutan, menurut Arifin, diharapkan dapat mempercepat transformasi bisnis perusahaan sekaligus memperluas manfaat ekonomi hijau kepada masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan terhadap layanan assurance tidak hanya muncul dari perusahaan yang ingin memenuhi tuntutan regulator. Ketika standar keberlanjutan semakin digunakan dalam pembiayaan dan perdagangan, kemampuan untuk menunjukkan kepatuhan dapat berpengaruh terhadap akses perusahaan terhadap pasar dan modal.

Hal tersebut membuat lembaga independen yang mampu memberikan pengujian dan verifikasi semakin relevan. Bagi perusahaan Indonesia yang ingin masuk ke rantai pasok global, sertifikasi dan verifikasi juga dapat menjadi bagian dari upaya memenuhi persyaratan mitra dagang maupun pasar tujuan.

"Keberlanjutan membutuhkan institusi yang kredibel. Ketika perusahaan mampu memenuhi standar yang diakui secara internasional, kepercayaan pasar akan meningkat. Pada akhirnya, hal tersebut juga akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global," kata Sandiaga.

Penguatan kerangka keuangan berkelanjutan pun berpotensi memperbesar kebutuhan tersebut. TKBI Versi 3 tidak hanya memperluas cakupan sektor, tetapi juga memperkenalkan penilaian pada tingkat entitas dan portofolio serta mekanisme sunsetting dan grandfathering untuk instrumen keuangan.

Bagi pelaku usaha, perkembangan itu berarti klaim keberlanjutan akan semakin membutuhkan dasar yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Bagi industri TICVA, kondisi tersebut membuka ruang bisnis yang lebih luas, dari sekadar memastikan kepatuhan hingga menyediakan infrastruktur kepercayaan bagi pasar.

Pada akhirnya, green investment tidak hanya membuka peluang bagi proyek energi bersih, kendaraan listrik, dan teknologi rendah emisi. Meningkatnya investasi berkelanjutan turut mendorong kebutuhan terhadap pengujian, verifikasi, dan assurance untuk memastikan perusahaan memenuhi standar yang berlaku. Kondisi ini membuat bisnis assurance semakin dibutuhkan untuk membantu investor dan pasar menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar keberlanjutan.