Pemprov DKI Jakarta Cabut Izin 12 Gerai Holywings

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan, resmi mencabut izin operasi 12 gerai Holywings di DKI Jakarta. Namun hal ini bukan dikarenakan kasus promosi minuman keras untuk pengunjung bernama Muhammad dan Maria yang marak diberitakan sebelumnya. 

Pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari Disparekraf dan DPPUKM.

“Hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi,” ujar Andhika Permata, Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Senin (27/6).

Kepala DPPUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Alo menyebutkan bahwa sejumlah gerai Holywings hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221 untuk pengecer minuman beralkohol, yang mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.

“Usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301,” ucap Elisabeth.

Dari 12 gerai yang ditutup, bahkan yang memiliki SKP KBLI 47221 hanya tujuh gerai. “Lima lainnya tidak memiliki surat tersebut,” katanya.

Holywings terlibat kasus promosi minimal beralkohol gratis bagi pelanggan yang bernama Muhammad dan Maria, dan diunggah lewat akun media sosial Holywings. Insiden ini pun kemudian dipermasalahkan oleh berbagai pihak dengan sejumlah tuduhan.

Sebanyak 6 orang karyawan Holywings ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI No 1 Tahun 1946 terkait penerbitan pemberitahuan yang menimbulkan keonaran.

Berikutnya, Pasal 156 atau Pasal 156 a KUHP tentang penghinaan, serta Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Adapun ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara.