Jakarta, FORTUNE - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) resmi mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 dari Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Kamis, 15 Januari 2026. Disetujuinya RKAB tersebut akan memberikan kepastian operasional perusahaan dan kelanjutan investasi jangka panjang di ekosistem nikel.
Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, menyatakan perusahaan akan melanjutkan aktivitas operasional dan produksi sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui, termasuk menjaga kesinambungan pasokan bagi industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri.
"Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan," ujar Bernardus, Kamis (15/1).
Vale mulai memfokuskan pemulihan kegiatan operasional dan konstruksi di wilayah Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi. Seluruh aktivitas tersebut akan dijalankan dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama serta mengacu pada ketentuan perizinan yang berlaku, guna mengoptimalkan kinerja dan mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara sebelumnya.
Menurut Bernadus, Vale memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dan terus berkontribusi penerimaan negara, baik pajak maupun non-pajak (PNBP), penciptaan dan stabilitas lapangan kerja, penguatan rantai pasok, pelibatan pelaku usaha lokal, serta investasi berkelanjutan dalam pengembangan hilirisasi dan rantai nilai kendaraan listrik (EV).
Sejalan dengan kebijakan pemerintah, perusahaan juga melanjutkan investasi pada teknologi rendah emisi dan pengembangan fasilitas pengolahan lanjutan, termasuk proyek High Pressure Acid Leach (HPAL), untuk memperkuat daya saing industri nikel Indonesia di pasar global.
"Kembali kami tegaskan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun industri nikel nasional. Perusahaan akan terus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global," pungkas Bernadus.