Calon Ketua LPS: Ada Bankir & Orang Dekat Luhut, Pansel Harus Independen
- Pansel DK LPS telah menetapkan tiga calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030.
- Proses seleksi anggota Dewan Komisioner LPS harus mengedepankan asas independensi dan berdasarkan kompetensi serta integritas.
- Ketiga calon ketua DK LPS yang telah lolos seleksi adalah Agresius R. Kadiaman, M. Iman NHB Pinuji, dan Purbaya Yudhi Sadewa.
Jakarta, FORTUNE – Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 telah menetapkan tiga nama kandidat yang akan melangkah ke tahap berikutnya. Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Ketua Pansel, Sri Mulyani Indrawati pada 1 Agustus 2025.
Sri Mulyani yang juga menjabat Menteri Keuangan ini menegaskan, proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner LPS dilakukan secara ketat dan berintegritas. Ketiga calon Ketua DK LPS memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda, mulai dari bankir hingga birokrat yang juga orang dekat dari Luhut Binsar Panjaitan turut meramaikan bursa calon pejabat lembaga strategis ini.
Menyoroti proses seleksi anggota Dewan Komisioner LPS ini, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menekankan, proses pemilihan DK LPS harus mengedepankan asas independensi.
“Proses rekrutmen dan asesmen para calon juga harus berdasarkan kompetensi dan integritas. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang pengetahuan dan pengalamannya. Kompetensi bisa dilihat dari background knowledge dan experience-nya," ungkap Esther melalui keterangan tertulis di Jakarta, (20/8).
Ini profil ketiga calon ketua DK LPS
Dengan demikian, berikut daftar calon Ketua DK LPS yang telah lolos seleksi
Agresius R. Kadiaman
Agresius merupakan profesional yang memiliki pengalaman luas di industri perbankan. Melansir laman resmi China Construction Bank Indonesia (CCB), Agresius sudah berkarir di dunia perbankan sejak tahun 1991 dan sempat bekerja di sejumlah bank besar seperti Citibank, Danamon, dan Bank Bali. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000.M. Iman NHB Pinuji
Iman saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Pria lulusan Master of Business (Accounting), Monash University, Australia ini mengawali karirnya sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Iman juga memiliki jejak karir yang cukup matang di bidang pengawasan keuangan. Sebelumnya, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Grup Akuntansi dan Anggaran serta Direktur Grup Analisis Resolusi Bank di LPS.
Purbaya Yudhi Sadewa
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu calon petahana. Pria ini cukup menarik perhatian karena latar belakangnya yang dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS saat ini, Purbaya pernah menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut.
Ia juga pernah menjadi Staf Khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi di Kantor Staf Presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi ini.
Purbaya memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya memulai karir sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000-2005), hingga Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008). Ia juga pernah menjabat sebagai Chief Economist Danareksa Research Institute (2005-2013) dan Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013-2015).
Setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat, Pansel DK LPS telah menetapkan total enam nama, terdiri dari tiga calon Ketua dan tiga calon Anggota DK bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, yang kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya, nama-nama tersebut akan disaring dan dikirim ke DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Proses ini penting untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin lembaga strategis yang bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.
