Digitalisasi Keuangan Daerah, BPD Didorong Gunakan SIPD-RI
- Asbanda dan Kemendagri dorong BPD gunakan SIPD-RI dan Siskeudes-Link untuk mempermudah pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan konsolidasi data keuangan secara online.
- Digitalisasi keuangan daerah penting untuk tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan cepat. Peran BPD sangat strategis dalam mendukung transformasi digital di sektor publik.
- OJK mendorong digitalisasi BPD agar bisa bersaing dalam era digital. Sudah ada panduan dari OJK mengenai layanan digitalisasi yang mencakup arah pengembangan BPD ke depan.
Jakarta, FORTUNE - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong para anggotanya untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dan program Sistem Keuangan Desa Desa (Siskeudes-Link).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan, penerapan SIPD-RI mempermudah dalam mengambil keputusan serta untuk mempermudah monitoring dan evaluasi maupun mengonsolidasikan statistik data keuangan secara online. Dalam penerapan ini, diperlukan peran aktif Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.
“Peran BPD perlu dipacu ikut bersama menjalankan program pemerintah. Terutama dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” jelas Agus saat menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Progam Pemerintah Daerah di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Kamis, (24/4).
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asbanda Busrul Iman juga menyebut bahwa BPD seluruh Indonesia terus berkomitmen untuk turut berperan dalam mendukung pemerintah daerah. Utamanya dalam mengimplementasi elektronifikasi membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Digitalisasi BPD yang aman dukung elektronifikasi Pemda
Sementara itu, Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise juga menambahkan, pada era digital saat ini, implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (Pemda) sudah menjadi keharusan. Untuk itu, digitalisasi keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan cepat.
“Di sini peran BPD sangat strategis. Tak hanya penyedia layanan keuangan, tapi jadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital. Melalui kolaborasi yang solid antara seluruh stakeholders, diyakini dapat mendorong transformasi digital di sektor publik lebih merata dan berkelanjutan,” jelas Yuliana.
Pengawas Utama Kelompok Spesialis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yudi Permana juga mendorong digitalisasi yang sudah menjadi keharusan BPD agar bisa bersaing. Di sisi lain, transformasi digital ini harus dibarengi dengan pengawasan, tata kelola, hingga budaya keamanan IT.
Dia melanjutkan, OJK sendiri telah memberikan pedoman bagi industri perbankan dalam menerapkan layanan digitalisasi. Seperti POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
“OJK sudah memberikan panduan. Sudah banyak rambu-rambu yang kita berikan. Ini semua ada dalam Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 mencakup arah pengembangan dan penguatan BPD ke depan untuk mengakselerasi BPD, jadi bank resilien, kompetitif, dan kontributif,” pungkas Yudi.
