DJP Ungkap Sudah Terima Pelaporan 203.538 SPT Tahun 2022

Suryo juga mengatakan bahwa DJP mengandalkan penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) serta Penawasan atau Pengujian kepatuhan Material (PKM), demi mengamankan penerimaan pajak nasional tahun ini.

Penerimaan pajak 2023, ditargetkan mencapai Rp1.718 triliun. Jumlah ini naik 16 persen dari target pada 2022 sebesar Rp1.485 triliun. “Kami ingin penerimaan pajak di tahun 2023 semakin naik dan caranya adalah dengan PPM dan PKM ini,” katanya.

Suryo menguraikan program prioritas penerimaan PPM, meliputi pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan, pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, serta penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.

Selain itu, pada program prioritas penerimaan PKM, DJP akan fokus pada kegiatan pengawasan, penilaian, pemeriksaan dan penagihan, kegiatan penegakan hukum, penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengaman Penerimaan Pajak (DSP4), serta ooptimalisasi pelaksanaan Undang-Undang harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menyampaikan bahwa DJP sudah melakukan berbagai persiapan untuk melayani pelaporan SPT online. Oleh karena itu, sistem teknologi, informasi, dan Komunikasi (TIK) yang digunakan akan terus dipastikan keandalannya. “Kami kalau bikin program sudah pasti itu satu paket dengan IT-nya sekaligus,” ujarnya.

DJP memperkuat sistem TIK saat periode pelaporan SPT tiba. Namun demikian, ia berharap DJP online tidak akan menghadapi kendala down selama periode pelaporan tersebut.