SNLIK 2026: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Naik

Pendataan SNLIK 2026 menggunakan wawancara tatap muka dengan metode computer assisted personal interview (CAPI) lewat aplikasi FASIH Mobile. Cakupan jauh lebih luas meliputi 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan melibatkan 75 ribu responden berusia 15–79 tahun pada 26 Januari-18 Februari 2026.

“Ini tentunya sangat baik, memberikan gambaran yang lebih tajam atas kondisi antarwilayah,” ujar Friderica.

Friderica juga menilai capaian literasi dan inklusi keuangan Indonesia pada 2026 patut dibanggakan karena sudah melampui target pemerintah hingga 2029.

“Capaian literasi dan inklusi keuangan tahun 2026 ini juga sudah melampaui target RPJM 2025-2026, yaitu untuk tahun 2029 sebesar 69,53 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan. Ini tentunya patut kita syukuri karena sudah melampaui target di RPJM 2025-2029” ungkap Friderica.

Terlebih, realisasi indeks literasi dan inklusi keuangan 2026 tercatat melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sebelumnya, pemerintah menetapkan target 69,35 persen untuk literasi dan inklusi keuangan sebesar 93 persen.

Meski indeks nasional membaik, hasil SNLIK 2026 menunjukkan peningkatan tingkat literasi dan inklusi masyarakat Indonesia belum merata. Kesenjangan ini terlihat berdasarkan wilayah tempat tinggalnya.

Masyarakat di kawasan perkotaan memiliki indeks literasi keuangan sebesar 72,54 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan warga yang tinggal di perdesaan yang masih berada di level 64,42 persen.

Pola serupa juga terjadi pada indeks inklusi keuangan. Akses keuangan masyarakat perkotaan telah menembus 95,39 persen, sedangkan masyarakat perdesaan berada di angka 90,39 persen.

Secara geografis, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat literasi tertinggi 84,01 persen. Kalimantan Selatan dan Bali menyusul dengan capaian masing-masing 76,69 persen dan 78,77 persen.

DKI Jakarta kembali menempati peringkat teratas dengan 99,74 persen untuk indeks keuangannya, disusul Yogyakarta sebesar 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen. Hasil survei juga mencatatkan sejumlah wilayah masih memiliki tingkat literasi dan inklusi di bawah rata-rata nasional, terutama di Indonesia bagian timur.

Temuan pada SNLIK 2026 menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, indeks yang dimilikinya relatif lebih besar.

Kelompok masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tamat SD memiliki indeks literasi keuangan terendah hanya 45,23 persen. Pada lulusan SD, angka ini naik menjadi 59,67 persen.

Kenaikan konsisten berlanjut pada lulusan SMP sebesar 67,72 persen dan 79,17 persen bagi lulusan SMA. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi mencetak indek terbesar mencapai 93,46 persen.

Untuk inklusi keuangan, kelompok dengan pendidikan paling rendah memiliki indeks 85,80 persen. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan tinggi mencatatkan angka mendekati sempurna sebesar 99,49 persen.

Dari demografi usia, kelompok produktif berusia 26–35 tahun mencatatkan indeks tertinggi, dengan tingkat literasi 78,70 persen dan inklusi keuangan 96,27 persen. Di sisi lain, kelompok usia lansia 51–79 tahun memiliki indeks literasi 60,01 persen dan inklusi 90,51 persen. Indeks untuk kelompok usia remaja 15–17 tahun memiliki tingkat literasi 56,04 dan inklusi 89,13 persen.

Menanggapi hasil survei tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program literasi dan inklusi keuangan akan diprioritaskan bagi kelompok dengan indeks di bawah rata-rata nasional.

LPS juga akan mengarahkan program literasinya agar lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok masyarakat. Selain memahami produk dan layanan keuangan, masyarakat perlu mengetahui fungsi LPS sebagai lembaga penjamin agar peningkatan akses keuangan turut diikuti dengan literasi yang memadai.

Secara nasional, indeks literasi dan inklusi keuangan 2026 berhasil melampaui target. Meski demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat supaya akses terhadap layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara tepat.