PMK 71/2026 Berlaku, Ini 7 Perubahan Aturan Keberatan Pajak

PMK 71/2026 mengubah Pasal 14 ayat (2) huruf h dengan menambahkan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan sebagai salah satu tindakan yang dapat dilakukan DJP dalam penelitian keberatan.

Pertukaran informasi dapat dilakukan dengan otoritas pajak negara atau yurisdiksi mitra sesuai dengan persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan di bidang perpajakan.

Dalam penelitian keberatan, DJP dapat meminta buku, catatan, data, dan informasi dari wajib pajak maupun pihak ketiga. DJP juga dapat melakukan pembahasan, klarifikasi, penilaian, serta peninjauan ke lokasi yang diperlukan.

Perubahan berikutnya terdapat pada Pasal 16 ayat (5). Surat tanggapan hasil penelitian keberatan harus disampaikan paling lama 10 hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim.

Ketentuan ini menjadi bagian dari tahapan setelah penelitian keberatan dan pembahasan dengan wajib pajak. Batas waktu tersebut dihitung dari tanggal pengiriman surat pemberitahuan, bukan dari tanggal wajib pajak menghadiri undangan.

PMK 71/2026 menyisipkan Pasal 21A yang memperjelas jenis sanksi administratif yang dapat menjadi objek pengurangan atau penghapusan. Ketentuannya mencakup sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), sanksi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) yang terkait dengan penerbitan SKP, serta STP lainnya.

Aturan tersebut juga mencakup denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercantum dalam SKP PBB maupun STP PBB. Namun, terdapat pengecualian untuk sanksi tertentu dalam STP yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PMK baru mengubah Pasal 23 ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) mengenai cara memperhitungkan pembayaran atas SKP, STP, SKP PBB, dan STP PBB. Pembayaran lebih dulu diperhitungkan terhadap pajak yang tidak atau kurang dibayar, termasuk pokok atau selisih pokok PBB.

Jika pembayaran melebihi jumlah tersebut, kelebihannya baru diperhitungkan terhadap sanksi administratif atau denda administratif PBB. Cara penghitungannya mengikuti contoh yang tercantum dalam Lampiran Huruf C PMK 71/2026.

Pasal 27A memberikan ketentuan baru untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan denda administratif PBB. DJP dapat memberikan pengurangan atau penghapusan tersebut atas SKP, SKP PBB, STP, maupun STP PBB yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 23.

Permohonan berdasarkan ketentuan ini dapat diajukan paling lama dua tahun sejak PMK 71/2026 berlaku. Artinya, ketentuan khusus tersebut memiliki batas waktu pengajuan yang dihitung sejak 2 Oktober 2026.

Perubahan Pasal 32 ayat (2) mengatur lebih rinci kondisi yang harus dipenuhi untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Ini termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan SKP PBB yang tidak benar.

Permohonan dapat diajukan apabila keberatan tidak pernah diajukan atau keberatan telah diajukan tetapi tidak dipertimbangkan. Ketentuan juga mengatur status permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi serta pembatalan SKP hasil pemeriksaan.

Untuk objek PBB, PMK mengatur pula kondisi ketika permohonan pengurangan PBB belum diajukan, dicabut dan pencabutannya disetujui DJP, atau dikembalikan sehingga dianggap bukan sebagai permohonan.

Perubahan lainnya menyasar Lampiran Huruf C PMK 118/2024 yang memuat contoh penerapan ketentuan pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Lampiran tersebut kini disesuaikan dengan ketentuan baru dalam PMK 71/2026.

Melalui PMK 71/2026, contoh dalam lampiran tersebut disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Penyesuaian ini menjadi acuan dalam penerapan ketentuan terkait setelah PMK baru mulai berlaku.