UU APBN 2026 Resmi Berlaku, Defisit Anggaran Rp689 Triliun

Pasal 3 UU APBN 2026 mengatur bahwa pendapatan negara tahun anggaran 2026 bersumber dari tiga komponen utama, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

Total pendapatan negara dipatok Rp3.153,58 triliun. Dalam postur yang disepakati DPR, penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar, diikuti PNBP serta hibah. Struktur ini mencerminkan ketergantungan fiskal yang masih dominan pada sektor perpajakan untuk menopang pembiayaan negara.

Pendapatan negara tersebut lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja, sehingga pemerintah menetapkan skema pembiayaan anggaran untuk menutup defisit sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU APBN 2026.

Belanja negara dalam UU APBN 2026 direncanakan sebesar Rp3.842,73 triliun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Anggaran ini terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

Belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp3.149,73 triliun. Sesuai Pasal 8, belanja ini dikelompokkan berdasarkan fungsi, organisasi, dan program. Dalam dokumen APBN, belanja pusat mencakup belanja kementerian/lembaga serta belanja non-kementerian/lembaga.

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp692,99 triliun. TKD mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Anggaran TKD tersebut juga termasuk alokasi Dana Insentif Fiskal, dengan rincian lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden.

Pasal 23 UU APBN 2026 menegaskan bahwa pendapatan negara lebih kecil dibandingkan belanja negara, sehingga pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp689,15 triliun.

“Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2026 terdapat defisit anggaran sebesar Rp689.147.902.608.000 yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran,” sebagaimana tertulis dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 23 ayat (2) menjelaskan pembiayaan defisit tersebut bersumber dari beberapa instrumen. Penarikan utang menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp832,21 triliun. Selain itu, terdapat pembiayaan lain sebesar Rp60,40 triliun. Di sisi lain, pembiayaan investasi dicatat negatif Rp203,06 triliun dan pemberian pinjaman negatif Rp404,15 miliar.

Ketentuan mengenai rincian alokasi pembiayaan anggaran ini tercantum dalam Lampiran I UU APBN 2026 dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.

UU APBN 2026 sebelumnya disahkan DPR dalam rapat paripurna pada September 2025. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut APBN 2026 sebagai instrumen fiskal dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

“APBN 2026 menjadi modal penting membalikkan keadaan, memulai kebangkitan, dan melakukan revitalisasi industri nasional,” kata Said dalam Rapat Paripurna ke-5 DPR-RI, Selasa (23/9).

Dalam pembahasan RAPBN, DPR dan pemerintah juga menyepakati asumsi makro ekonomi 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, serta defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Dengan berlakunya UU APBN 2026, pemerintah memiliki kerangka fiskal resmi untuk menjalankan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sepanjang tahun anggaran 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan.