Calon Kepala Pengawas Bursa Komoditas Diajukan, OJK Godok Struktur Organisasi
- OJK menyiapkan struktur organisasi pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sambil menunggu DPR menetapkan Kepala Eksekutif Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
- Pembentukan bursa ditujukan menciptakan pembentukan harga komoditas yang lebih transparan di pasar spot serta mencegah transfer pricing dan underinvoicing.
- OJK mempersiapkan SDM dan anggaran untuk mandat pengawasan baru; Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan struktur organisasi untuk pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan persiapan tersebut dilakukan sambil menunggu penetapan Kepala Eksekutif Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (KEBMKS).
"Kemarin saya diinfokan oleh Menteri Sekretaris Negara [Prasetyo Hadi] sudah masuk ke DPR Surat dari Bapak Presiden. Karena ini sesuatu yang baru, harapan kami semua yang sangat besar terhadap KEBMKS" katanya di sela-sela acara UMKM Finance Summit di Jakarta, Selasa (11/8).
Ia menjelaskan, pembentukan BMKS adalah implementasi dari Pasal 33 UUD 1945, sejalan dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Keberadaan bursa diharapkan dapat memperjelas mekanisme pembentukan harga atau price discovery komoditas yang lebih transparan di pasar spot.
"Jadi harapannya nanti yang terkait transfer pricing dan juga underinvoicing itu tidak terjadi gitu. Makanya ini merupakan satu hal yang kita siapkan dengan sangat baik," jelas Kiki.
Friderica menambahkan, pengawasan BMKS menjadi mandat baru bagi OJK yang perlu dipersiapkan secara matang. Mekanisme serupa juga telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Cina yang memiliki bursa komoditas dengan perkembangan cukup maju.
Di tengah penantian keputusan kepala eksekutif pengawasanya, OJK juga sedang menyiapkan struktur organisasi yang akan menaungi fungsi pengawasan BMKS, termasuk sumber daya manusia dan anggaran.
Dia berharap, kepala eksekutif yang ditunjuk nantinya dapat menjalankan mandat pengawasan sesuai ketentuan undang-undang dan mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan komoditas strategis agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
"Jadi ini bukan sesuatu yang di awal-awal. Negara lain sudah melakukan. Kita justru semangat untuk bagaimana bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya itu sebesar-besarnya kemanfaatannya untuk bangsa dan negara," pungkasnya.
Adapun, bursa mineral dan komoditas ini ditargetkan beroperasi pada 1 Januari 2027.
