Indonesia Siapkan 'Amunisi' Demi Hadapi Potensi Tarif Tinggi AS

Jakarta, FORTUNE - Menghadapi ancaman kebijakan tarif impor yang diumumkan Amerika Serikat (AS), termasuk potensi pungutan hingga 32 persen secara umum dan 47 persen khusus untuk produk tekstil, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis. Tim lobi tingkat tinggi Tanah Air dikirim langsung ke AS untuk melancarkan negosiasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan Indonesia telah menyiapkan serangkaian strategi balasan untuk merespons kebijakan tarif AS tersebut. Salah satu amunisi utama adalah dengan meningkatkan volume impor dari AS untuk beberapa komoditas strategis, seperti liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), kapas, dan kedelai. Meski demikian, Airlangga belum memerinci seberapa besar peningkatan volume impor yang ditargetkan.

Selain menggenjot impor, Indonesia juga membuka peluang peningkatan investasi di Negeri Paman Sam. Tak hanya itu, pemerintah juga siap melakukan deregulasi kebijakan non-tariff measure, khususnya melalui relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sektor teknologi dan komunikasi (TIK) guna mempermudah masuknya produk-produk asal AS.

Dalam rangkaian negosiasi ini, pemerintah juga berencana memberikan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk-produk tertentu yang diimpor dari AS. Perlu diketahui, saat ini Indonesia sendiri menerapkan tarif impor maksimum 5 persen bagi produk-produk dari AS, sebuah angka yang jauh di bawah potensi tarif yang diancamkan AS.

Strategi pemerintah yang melibatkan peningkatan impor sejumlah komoditas dan relaksasi aturan mendapat sorotan dari analis pasar modal. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia, mencermati potensi dampak positif rencana ini bagi sejumlah emiten pada sektor terkait.

Peningkatan impor LNG dan LPG dari AS, menurut Liza, berpotensi mendiversifikasi pasokan sekaligus memacu pertumbuhan volume impor. Hal ini juga akan memengaruhi struktur biaya pemasaran yang akan sangat bergantung pada dinamika harga LNG global. Situasi ini dinilai menguntungkan bagi emiten importir dan distributor LNG seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), serta emiten migas PT Elnusa Tbk (ELSA), dengan catatan harga pasokan dari AS tetap kompetitif.

Sementara itu, rencana peningkatan impor kedelai juga diprediksi berdampak positif bagi emiten di sektor pakan ternak, seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA), terutama jika pasokan dari AS stabil dan harganya kompetitif.

“Jika pemerintah benar-benar menurunkan tarif PPh dan PPN atas produk-produk ini dari AS, margin operasional emiten terkait bisa mendapat angin segar,” demikian Liza dalam risetnya, dikutip Senin (21/4).

Bagian lain dari diplomasi dagang ini adalah pelonggaran aturan TKDN untuk sektor TIK. Langkah ini bertujuan agar produk teknologi dari AS lebih mudah masuk dan beredar di pasar Indonesia.

Menurut analisis Liza, pelonggaran TKDN ini akan memberi keuntungan bagi beberapa pemain di sektor TIK. Pada sub-sektor distribusi produk TIK, kemudahan impor perangkat elektronik dan efisiensi stok dapat menguntungkan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA).

Sementara itu, pemain pada sub-sektor pangkalan data, seperti PT DCI Indonesia Tbk (DCII) dan PT Indointernet Tbk (EDGE), bisa menikmati penggunaan hardware asal AS tanpa terbebani kewajiban komponen lokal yang tinggi, membuka peluang mempercepat ekspansi cloud dan jaringan.

Emiten pada sub-sektor jasa integrator dan software, seperti PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL), juga bisa lebih mudah berkolaborasi dengan perusahaan AS dan menawarkan solusi digital yang lebih kompetitif.

Dari sub-sektor jasa integrator dan software, PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) dapat berkolaborasi dengan perusahaan AS secara lebih mudah, serta solusi digital yang lebih kompetitif.

Liza mencermati lebih lanjut, pelonggaran TKDN berpotensi membuat proyek-proyek digital skala besar, seperti smart city, digitalisasi BUMN, hingga pembangunan cloud nasional, menjadi lebih feasible. Hal ini terutama menguntungkan emiten yang bergerak di sektor integrasi teknologi dan infrastruktur.

“ERAA, DCII, MTDL, dan EDGE bisa ekspansi lebih cepat di tengah pelonggaran TKDN  mereka tak lagi dibatasi oleh kewajiban komponen lokal yang rumit untuk hardware high-tech,” katanya.