Investor Setujui Merger XLSmart, Proyeksi Pendapatan 2024 Rp45,8 T

Jakarta, FORTUNE - Pemegang saham PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), dan PT Smartfrem Telecom (Smartel) menyetujui merger ketiga perusahaan menjadi XLSmart.

Axiata Group Berhad dan Sinar Mas mengumumkan hal tersebut setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) masing-masing entitas yang digelar terpisah, Selasa (25/3). Namun, tanggal efektif penggabungan atau legal day one perseroan akan jatuh pada 16 April 2025.

Sebelumnya, nilai sinergi merger kedua perusahaan diperkirakan mencapai US$1,5 miliar. "Jadi, kurang lebih 1 hari US$1 juta untuk efisiensi yang bisa didapatkan [dari sinergi merger]," kata Chairman of Sinar Mas Telecommunications & Technology, Franky Oesman Widjaja di Konferensi Pers Merger XLSmart di Jakarta.

Setelah ini, pada Kamis (27/3), kedua pihak pun akan kembali menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperdalam kerja sama selepas merger. Khususnya di luar hal infrastruktur digital.

"Bagaimana kemitraannya dapat memberi nilai tambah digital lain, misalnya sistem pembayaran, konten-konten, dan sebagainya," kata Franky.

Adapun, nilai gabungan pra-sinergi XLSmart berjumlah Rp104 triliun atau sekitar US$6,5 miliar. Lebih lanjut, nilai sinergi prapajak perusahaan berkisar antara US$300 juta sampai dengan US$400 juta per tahun.

Bagaimana dengan proyeksi proforma kinerja XLSmart? Estimasi pendapatannya adalah Rp45,8 triliun untuk 2024. Sementara itu, EBITDA diperkirakan mencapai Rp22,5 triliun.

Dari segi operasional, total pelanggan gabungan XLSmart adalah 94,5 juta. Itu setara dengan pangsa pasar gabungan 25 persen.

"Dengan mengombinasikan ahli, infrastruktur, dan basis pelanggan XL Axiata dan Smartfren, kami mendirikan entitas yang diposisikan untuk meraih kesuksesan jangka panjang," kata Komisaris XLSmart, Vivek Sood dalam kesempatan yang sama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sendiri sebelumnya sudah menyetujui merger XLSmart. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemenkomdigi) pun telah memberikan persetujuan secara prinsip.