Survei: 89% Penegak Hukum Percaya Diri Usut Kejahatan Kripto
- Survei terhadap 45 petugas Bareskrim Polri di Jakarta dan Bandung mencatat 89% sangat percaya diri mengusut kejahatan kripto setelah pelatihan investigasi blockchain.
- Sebanyak 96% peserta sangat mungkin menerapkan ilmu pelatihan; seluruh responden menilai keahlian blockchain penting untuk menyelidiki kejahatan keuangan dalam lima tahun mendatang.
- Prioritas penguatan mencakup pelatihan berkelanjutan, perangkat investigasi, kerja sama lintas negara, serta koordinasi dengan platform kripto resmi dan sektor swasta.
Jakarta, FORTUNE – Kemampuan investigasi berbasis blockchain mulai menjadi kebutuhan penting bagi penegak hukum seiring semakin luasnya penggunaan aset kripto. Survei terhadap 45 petugas Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Jakarta dan Bandung menunjukkan, 89 persen responden merasa sangat percaya diri mendukung investigasi kejahatan kripto setelah mengikuti pelatihan investigasi blockchain.
Survei tersebut dilakukan setelah para peserta mengikuti pelatihan blockchain secara tertutup yang diberikan Investigator untuk Binance, Akbar A. Selain meningkatkan kepercayaan diri, sebanyak 96 persen responden menyatakan sangat mungkin menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam penanganan kasus di masa mendatang.
Seluruh responden juga menilai pelatihan khusus blockchain dapat memperkuat kemampuan penegak hukum dalam menyelidiki kejahatan keuangan. Mereka sepakat kemampuan investigasi blockchain akan semakin penting bagi penegak hukum dalam lima tahun ke depan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aset digital turut mengubah kebutuhan penegakan hukum. Jika transaksi konvensional dapat ditelusuri melalui dokumen dan rekening, transaksi blockchain meninggalkan rekam jejak digital yang dapat digunakan untuk mengikuti pergerakan aset. Namun, menelusuri rekam jejak tersebut hingga menjadi bukti yang dapat ditindaklanjuti membutuhkan keahlian dan perangkat investigasi khusus.
Dari pelatihan tersebut, peserta menilai empat materi paling bernilai, yakni penelusuran transaksi blockchain, pembekuan dan pemulihan aset, investigasi lintas negara, serta studi kasus nyata. Keempat kemampuan tersebut berkaitan dengan karakter kejahatan berbasis aset digital yang dapat melibatkan banyak alamat dompet, yurisdiksi, dan platform.
Dwi Samayo, Senior Investigator di Direktorat Investigasi Kejahatan Siber, mengatakan penguatan kemampuan investigasi perlu diikuti koordinasi lintas negara dan kerja sama dengan sektor swasta.
“Kolaborasi lintas negara dan koordinasi yang efektif dengan mitra sektor swasta yang bertanggung jawab menjadi kunci bagi penegak hukum untuk merespons kejahatan keuangan yang semakin kompleks,” ujarnya, dalam keterangan pers, Selasa (11/8).
Kebutuhan tersebut menjadi semakin relevan karena aliran aset kripto dapat bergerak lintas batas dalam waktu singkat. Penanganannya tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik membaca transaksi blockchain, tetapi juga akses terhadap informasi dan koordinasi dengan pihak terkait di yurisdiksi lain.
Akbar mengatakan integrasi aset kripto ke dalam sistem keuangan membuat penyidik perlu memahami cara dana bergerak di jaringan blockchain sekaligus membaca pola aktivitas di balik transaksi.
“Efektivitas investigasi bergantung pada kerja sama yang terpercaya antara penegak hukum dan pelaku industri yang bertanggung jawab. Pelatihan berkelanjutan dan kerja sama melalui jalur hukum yang tepat dapat membantu otoritas merespons kejahatan keuangan yang semakin canggih secara lebih efektif,” kata Akbar.
Dari sisi industri Head of APAC Binance, SB Seker, menilai perkembangan ekosistem aset kripto Indonesia perlu diimbangi dengan kapasitas penegakan hukum untuk mendeteksi dan menangani aktivitas ilegal.
“Temuan ini menunjukkan bahwa penegak hukum menyadari nilai dari keahlian investigasi blockchain yang praktis dan kolaborasi publik-swasta yang terpercaya. Binance tetap berkomitmen untuk membagikan keahliannya dan bekerja sama dengan otoritas di Indonesia dan di seluruh kawasan untuk membangun lingkungan aset digital yang lebih aman,” ujar Seker.
Selain pelatihan, peserta survei menilai pendidikan berkelanjutan bagi penyidik, kerja sama yang lebih erat dengan platform pertukaran kripto resmi, perangkat investigasi yang lebih baik, serta penguatan kerja sama internasional perlu menjadi prioritas.
Kebutuhan terhadap kemampuan tersebut juga muncul karena karakter blockchain yang berbeda dari sistem transaksi keuangan konvensional. Rekam transaksi yang tersimpan secara permanen dapat membantu penyidik menelusuri pergerakan dana ilegal, tetapi data tersebut tetap perlu diterjemahkan melalui metode investigasi dan analisis yang tepat.
Dengan demikian, perkembangan aset kripto tidak hanya menciptakan kebutuhan terhadap regulasi dan pengawasan, tetapi juga kapasitas penegakan hukum. Pelatihan, teknologi investigasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi bagian penting untuk memastikan pertumbuhan ekosistem aset digital tidak diikuti peningkatan risiko kejahatan keuangan.
