Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kegiatan penindakan 10 juta batang rokok ilegal oleh Tim Bea Cukai Sumbagbar dan gabungan di Pelabuhan Bakauheni. (Dok. Bea Cukai Sumbagbar).
  • Kementerian Keuangan menindak sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal hingga akhir Oktober 2026.

  • Penindakan juga mencakup narkotika dan penyelundupan emas melalui jalur udara.

  • Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun hingga Oktober 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
bulan sebelumnya

Kementerian Keuangan menindak 1,25 miliar batang rokok ilegal.

akhir Oktober 2026

Kementerian Keuangan menindak sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal.

Kamis (19/11)

Suahasil Nazara menyampaikan penindakan tersebut dalam Financial Forum yang dilansir secara daring.

Oktober 2026

Data APBN KiTa Edisi Oktober mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun hingga Oktober 2026.

2026

Penerimaan cukai tumbuh 0,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Kementerian Keuangan menindak sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal hingga akhir Oktober 2026.
  • Who?
    Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penindakan yang dilakukan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai.
  • Where?
    Penindakan rokok ilegal dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bea Cukai; praktik penyelundupan emas banyak dilakukan melalui jalur udara.
  • When?
    Penindakan rokok ilegal berlangsung hingga akhir Oktober 2026 dan disampaikan pada Kamis (19/11).
  • Why?
    Pemerintah berharap produsen rokok ilegal masuk ke sistem resmi dan memenuhi kewajiban pembayaran cukai.
  • How?
    Bea Cukai melakukan penindakan terhadap rokok ilegal, narkotika, dan penyelundupan emas, termasuk emas yang disembunyikan dalam koper, kantong, dan ikat pinggang penumpang.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kementerian Keuangan menindak banyak rokok ilegal, sekitar 1,7 miliar batang, sampai akhir Oktober 2026. Suahasil Nazara menjelaskan hal itu. Mereka juga menindak narkotika dan emas yang dibawa keluar negeri. Sekarang, pemerintah berharap pembuat rokok ilegal masuk ke sistem resmi dan membayar cukai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penindakan rokok ilegal membuka peluang bagi produsen untuk masuk ke sistem resmi dan memenuhi kewajiban pembayaran cukai. Upaya terhadap penyelundupan emas, narkotika, serta kawasan hutan juga disebut berdampak pada penerimaan negara, yang menunjukkan adanya hasil penerimaan dari penegakan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah menindak sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal hingga akhir Oktober 2026. Angka ini naik dari 1,25 miliar batang rokok ilegal yang ditindak pada bulan sebelumnya.

"Bea Cukai itu sampai dengan akhir Oktober ya telah mengeamankan 1,7 miliar batang roko ilegal. Bukan juta, miliar batang rokok ilegal," kata Suahasil dalam Financial Forum, dilansir secara daring, Kamis (19/11).

Melalui penindakan tersebut, Menteri Keuangan berharap produsen rokok ilegal beralih masuk ke sistem resmi dan memenuhi kewajiban pembayaran cukai.

“Karena kita mengharapkan sebenarnya yang ilegal ini masuk saja ke dalam sistem, lalu kemudian ikut membayar cukai,” ujar Menkeu.

Selain penindakan rokok ilegal, Suahasil menyampaikan bahwa Kemenkeu juga menindak 13,28 ton narkotika hingga praktik penyelundupan emas ke luar negeri.

Jumlah emas yang terindikasi dibawa ke luar negeri secara ilegal telah mencapai lebih dari 430 kilogram. Modus yang digunakan antara lain menyembunyikan emas di dalam koper, kantong, hingga ikat pinggang penumpang.

“Telah 430 kilogram lebih, dan ini menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Suahasil menjelaskan, praktik tersebut banyak dilakukan melalui jalur udara.

Di sisi lain, penegakan hukum melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga disebut memberikan dampak terhadap penerimaan negara. Suahasil menyebut upaya tersebut telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 57 triliun.

Berdasarkan data APBN KiTa Edisi Oktober penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 267,2 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 79,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Penerimaan cukai menyumbang Rp 185,8 triliun atau tumbuh sebesar 0,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2026.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More