Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 Diprediksi Capai Rp110,4 Triliun

Jokowi juga memastikan perhelatan akbar demokrasi di Indonesia tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024. Sedangkan, Pilkada dilaksanakan pada November 2024.

“Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” ujarnya. 

Jokowi juga menegaskan, tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Untuk mendukung upaya meredam berbagai isu liar yang tersebar di masyarakat terkait penundaan pemilu, diperlukan adanya edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontestan politik.

Hal ini diperlukan agar masyarkat tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Apalagi, biasanya suhu politik menjelang pemilu atau pilkada akan menghangat di masyarakat.

“Kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024,” ucapnya.

Presiden minta payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024 segera diselesaikan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD diminta berkomunikasi intens dengan DPR RI dan KPU. “Didetailkan lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” katanya.

Presiden juga mengarahkan agar para pejabat pengganti Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022, untuk segera disiapkan dan diseleksi dengan baik. Menurutnya, terdapat 101 daerah yang membutuhkan figur pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerahnya, tepatnya 7 Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Wali Kota.

“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.