Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran untuk penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite masih tersedia di pemerintah.
“Anggaran masih ada di pemerintah,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).
Airlangga mengatakan, pemerintah telah menyetujui penambahan kuota Pertalite. Namun, besaran tambahan volume BBM bersubsidi tersebut masih perlu dilihat lebih lanjut.
“Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan. Angka volumenya mesti dilihat,” ujar Airlangga.
Melansir dari Antara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah berencana menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite menyusul pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Bahlil menjelaskan peningkatan konsumsi Pertalite dipengaruhi oleh perpindahan pengguna BBM nonsubsidi beroktan 92 (RON 92), seperti Pertamax, ke BBM bersubsidi tersebut. Pergeseran konsumsi itu terjadi setelah harga BBM mengalami kenaikan imbas konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz.
Menurut Bahlil, peralihan konsumsi tersebut menyebabkan pemerintah perlu menyesuaikan alokasi kuota Pertalite. Meski demikian, Bahlil mengatakan pemerintah masih perlu mengkaji besaran tambahan kuota yang dibutuhkan.
Bahlil menyebut kajian lebih lanjut mengenai penambahan kuota Pertalite akan dilakukan pada akhir Oktober. Selain itu, pemerintah juga telah mempertimbangkan kesiapan anggaran untuk mengakomodasi tambahan kuota tersebut.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi pertalite naik hingga 12,92 persen pada Juli 2026, atau satu bulan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis pertamax.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah juga menaikkan subsidi dan kompensasi energi pada 2026 menjadi Rp500 triliun untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak. Pada perhitungan APBN 2026, subsidi dan kompensasi energi ditetapkan sebesar Rp338 triliun.
"Karena kita mengantisipasi bahwa di tahun 2026 ini ada peningkatan harga ICP. Maka ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (3/11).